JuaraNews, Bandung - Pempov Jabar mengusulkan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Perubahan dilakukan karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak kepada pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Jabar.

Wakil Ketua Fraksi Abdul Hadi Wijaya mengatakan, usulan perubahan RPJMD Pempov Jabar tahun 2018-2023 sangat wajar, hal itu sebagai menyikapi adanya pandemi Covid-19.

Untuk itu, kata Abdul Fraksi PKS Mengajar perubahan RPJMD nantiya harus betul-betul mengutamakan penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 di Jabar.

"Untuk itu, dampak Pandemi Covid-19 dan penanggulangannya harus menjadi porsi dan perhatian yang lebih besar dibandingkan alasan-alasan lainnya," kata Abdul Hadi Wijaya saat memberikan pandangan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda No.8/2019 tentang RPJMD 2018-2023, Jumat (11/12/2020).

"Karenanya, perubahan prioritas pembangunan daerah tahun 2018-2023 menjadi 1+9, diapresiasi," katanya.

Mengapa? Karena, program 1+ tentang Penanganan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Dampak Pandemi Covid-19, Pemulihan Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial, diletakkan pada posisi nomor 1+. 

Fraksi PKS, berharap, penempatan program 1+ ini menunjukkan prioritas pembangunan dan anggaran, bukan sekedar gimmick yang tidak berdampak apa-apa khususnya keberpihakan anggaran. 

Namun demikian, Fraksi PKS mencatat dalam menjelaskan program 1+ ini, khususnya dalam reformasi sistem kesehatan daerah, belum secara tegas menyinggung soal kebijakan vaksin Covid-19.

"Apakah akan digratiskan atau tidak bagi rakyat Jawa Barat," tanyanya.

Walaupun ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan kemampuan keuangan Provinsi Jawa Barat, namun menurut Fraksi PKS, penegasan bahwa vaksin Covid-19 digratiskan untuk seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat adalah suatu hal yang penting. 

Mengapa? Karena vaksin dalam kondisi pandemi seperti ini adalah sebuah kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditawar, apalagi dikomersialisasikan. 

"Pemerintah harus hadir, agar kebutuhan dasar rakyat terbebas dari Covid-19 tersebut dapat terpenuhi," pungkasnya. (*)

bas