free hit counter code Bahaya! Virus Kenaikan RKT DPRD DKI 2021 Bisa Menular - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • Hejo Tapi Teu Ngejo
    Hejo Tapi Teu Ngejo

    PROVINSI Jawa Barat memilik Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup. Perda tersebut didasari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

    Bahaya! Virus Kenaikan RKT DPRD DKI 2021 Bisa Menular
    JuaraNews/Istimewa Ketua DPW PSI Jawa Barat, Furqan AMC

    Bahaya! Virus Kenaikan RKT DPRD DKI 2021 Bisa Menular

    • Jumat, 4 Desember 2020 | 21:40:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung -Di saat kondisi rakyat Indonesia sedang kesusahan menghadapi pandemi covid 19 tiba-tiba kita dengar berita di berbagai media terkait Rencana Kerja Tahunan DPRD DKI yang akan dinaikkan anggarannya tahun 2021 menjadi Rp. 888 miliar untuk 106 anggota dewan.

     

    Ini sangat jauh meningkat dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 152 miliar. Artinya setiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan Rp. 8,3 miliar per tahun atau hampir Rp. 700 juta per bulan.

     

    Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI tahun 2021 ini jelas sangat melukai perasaan rakyat. Pasalnya rakyat sedang susah menghadapi pandemi, banyak yang diPHK, ini wakil rakyat malah berusaha menaikkan tunjangannya dengan nilai yang sangat fantantis.

     

    “Karena itu sikap Fraksi PSI Jakarta yang menolak kenaikan tersebut sudah tepat," tegas Ketua DPW PSI Jawa Barat, Furqan AMC, dalam Keterangan, Jum'at (4/12/2020).


    Furqan menambahkan, “Kami kader-kader PSI di Jawa Barat sangat mendukung sikap tegas Fraksi PSI di DPRD DKI yang menolak anggaran RKT DPRD DKI 2021 tersebut. Kami khawatir jika tidak dikoreksi, modus kenaikan RKT tersebut bisa jadi virus yang menular ke berbagai daerah," tambahnya.

     

    Sikap tegas PSI tersebut juga mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang mengirimkan berbagai karangan bunga dukungan ke kantor DPP PSI jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Tidak hanya karangan bunga, dukungan masyarakatpun mengalir melalui petisi online yang diinisiasi warga di situs www.change.org yang telah ditandatangani ribuan orang.

     

    Furqan mengharapkan partisipasi warga mengawal anggaran publik ini semakin meluas, sehingga para anggota dewan yang terhormat mikir seribu kali untuk menyusun anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    KPU Jabar Enggan Disebut Lelet, Ini Alasannya
    BMKG Soal Hujan dan Angin Kencang Melanda Bandung
    Hasyim Sindir KPU Jabar Tidak Hadir di Rapat Pleno
    80 KK Diungsikan Imbas Banjir Rob di Palabuhanratu
    Bey Machmudin Tarawih di Masjid Tertua di Bandung

    Editorial



      sponsored links