blog counter

Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    PTUN Bandung Kabulkan Gugatan Asimilasi Habib Bahar Smith

    • Senin, 12 Oktober 2020 | 17:04:00 WIB
    • 0 Komentar


    PTUN Bandung Kabulkan Gugatan Asimilasi Habib Bahar Smith
    Kuasa Hukum Habib Bahar Bin Smith (Foto: Istimewa)

    JuaraNews, Bandung - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan tim kuasa hukum Bahar Smith terkait surat pencabutan asimilasi dari Balai Pemasyarakatan Bogor yang dinyatakan tidak sah.

     

    "Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis PTUN Bandung, Faisal Zad di Bandung, Senin, (12/10/2020).

     

    Pada perkara sengketa ini, tim kuasa hukum Bahar Smith berperan sebagai penggugat, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor sebagai tergugat.

     

    Dalam sidang putusan itu, hakim menerima gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. Dengan demikian, Surat Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor No W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02–1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong No W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020, dinyatakan tidak sah.

     

    Dengan demikian, hakim memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan itu dan memberikan kembali hak asimilasi terhadap terpidana kasus penganiayaan remaja, Bahar Smith.

     

    Pada pertimbangannya, hakim menilai surat keputusan yang menjadi objek sengketa itu tidak sah karena seharusnya surat itu disampaikan kepada keluarga Bahar Smith saat penjemputan tokoh Front Pembela Islam (FPI) itu.

     

    "Objek sengketa digunakan menjadi dasar tentang pencabutan asimilasi narapidana atau anak. Menimbang surat keputusan Kalapas Cibinong tidak disampaikan ke penggugat meski dibawa tapi tidak dibacakan secara langsung saat menjemput. Namun hanya disampaikan asimilasi dicabut," ucapnya.

     

    Sementara itu, Kuasa Hukum Bahar Smith, Azis Yanuar meminta pihak Bapas Bogor ataupun Kementerian Hukum dan HAM untuk segera merealisasikan putusan hakim itu dengan mengembalikan hak asimilasi Bahar Smith.

     

    "Gugatan penggugat atas pencabutan (asimilasi) itu diterima oleh majelis hakim, sehingga HBS (Bahar Smith) harus dikembalikan asimilasinya," ujar Azis.

     

    Sebelumnya, Bahar Smith kembali dijebloskan ke Lapas Gunung Sindur pada Selasa (19/5/2020) setelah sempat dibebaskan melalui hak asimilasi pada Sabtu (16/5/2020).

     

    Bahar dikembalikan ke Gunung Sindur sebab program asimilasi yang diberikan kembali dicabut karena Bahar dinilai melanggar ketentuan asimilasi.

     

    Sebagaimana diketahui, Bahar sempat berceramah di pondok pesantrennya, Tajul Alawiyyin, setelah bebas melalui hak asimilasi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah yang hadir tampak mengabaikan protokol kesehatan. (*)

    Oleh: ridwan / rid

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Pemprov Jabar Targetkan Penurunan Stunting 14 Persen di 2024
    Tekan Korupsi, Mendagri Dorong Digitalisasi di Lingkungan Pemerintah
    Atasi Sampah di 4 Daerah, Pemprov Jabar Gandeng Waste4Change dan Sungai Watch
    IKA Muda Unpad Dukung Ridwan Kamil Jabat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara
    Gubernur Ridwan Kamil Pertimbangkan Bangun Kampung Inggris di Jabar
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads