Moncer saat Debut, Adzikry Janji Tampil Lebih Baik
- 29 Maret 2024 | 14:18:00 WIB
M Adzikry Fadillah bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain dari Pelatih Bojan Hodak, kontra Bhayangkara, Kamis (28/3/2024) malam.
M Adzikry Fadillah bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain dari Pelatih Bojan Hodak, kontra Bhayangkara, Kamis (28/3/2024) malam.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung - Informasi bohong atau hoaks COVID-19 mengalir deras selama pandemi. Imbasnya, kepanikan warga akibat pandemi meningkat.
Tim Jabar Saber Hoaks (JSH) sejak Januari 2020 hingga Juni 2020 menerima 2.881 aduan masyarakat soal COVID-19. Sebanyak 1.855 aduan merupakan hoaks setelah diklarifikasi.
Koordinator JSH Retha Aquila Rahadian mengatakan, persebaran hoaks COVID-19 tergolong cepat karena beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan.
"Setelah kami klarifikasi, 1.855 aduan adalah hoaks. Sisanya benar. Puncak aduan ada di bulan Maret. Untuk April dan Mei sudah turun. Juli sudah mulai melandai," kata Retha di Kota Bandung, Selasa (21/7/20).
Menurut Retha, JSH membuka banyak pintu supaya memudahkan masyarakat menyampaikan aduan. Selain melalui media sosial, JSH menyediakan nomor hotline yang dapat diakses masyarakat.
Tema hoaks terus berganti dari waktu ke waktu. Jika pada awal pandemi hoaks membicarakan soal kebijakan karantina wilayah atau lockdown, saat ini hoaks didominasi terkait penanganan COVID-19. Salah satunya hoaks penyemprotan racun pembasmi COVID-19 melalui helikopter.
"Masyarakat harus lebih teliti dan kritis. Kritis dalam arti penasaran. Apakah informasi ini benar atau tidak. Kemudian, jangan sembarang meneruskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya," ucapnya.
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Unisba) Santi Indra Astuti memaparkan sejumlah dampak buruk dari hoaks. Pertama, merusak ekosistem informasi yang memicu kebingungan di masyarakat. Sebab, masyarakat tidak bisa membedakan mana informasi yang valid dan tidak.
"Belakangan ketahuan informasinya tidak valid alias hoaks. Tapi, energi terlanjur tercurah untuk mengurusi informasi yang tidak benar," kata Santi.
Santi menyatakan, hoaks dapat membuat masyarakat salah mengambil keputusan, khususnya terkait COVID-19. "Dia menolak untuk berobat karena percaya pada hoaks. Hoaks membuat orang mengambil keputusan yang salah dan berakibat fatal bagi hidupnya," ucapnya.
Santi memberikan cara mengatasi hoaks. Pertama, berhati-hatilah dengan narasi yang provokatif dan berlebihan. Hoaks kerap menggunakan kalimat-kalimat sensasional dengan maksud mendiskreditkan satu pihak.
Maka itu, kata Santi, jika melihat berita dengan narasi atau judul provokatif, masyarakat sebaiknya mencari informasi lain yang serupa dari situs daring resmi atau media arus utama. Ciri hoaks lainnya adalah ajakan untuk memviralkan.
"Setelah itu, validasi atau verifikasi informasi. Informasi itu bisa dibuktikan atau tidak. Ada sumbernya atau tidak. Biasanya kalau hoaks itu menyertakan link. Cek link-nya. Apakah memang seperti itu," katanya.
Jika sulit membaca tanda-tanda hoaks, masyarakat sebaiknya mengklarifikasi informasi ke situs mauapun instansi cek fakta, salah satunya JSH. "Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk agar tidak terjebak hoaks," ucap Santi.
Santi mengatakan, hoaks soal COVID-19 harus dilawan bersama-sama. Semua masyarakat dapat menjadi hoaks buster dengan melakukan klarifikasi manakala melihat hoaks tersebar di media sosial atau aplikasi percakapan.
"Kalau lihat hoaks, jangan diam saja, tapi laporkan dan klarifikasi. Jadi, tidak ada gunanya, kita tahu informasin ini bohong, tapi itu hanya berhenti pada diri sendiri. Kita harus mengimbangi hoaks dengan mempublikasikan hasil klarifikasi hoaks yang beredar," katanya.(*)
bas
0 KomentarPemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Selengkapnya..
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
GERAKAN Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia