free hit counter code Refocusing Anggaran Pemkab Bandung sekitar Rp1,2 Triliun, antara Lain untuk Bansos - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Refocusing Anggaran Pemkab Bandung sekitar Rp1,2 Triliun, antara Lain untuk Bansos
    (ayi) Totong Syamsudin

    Refocusing Anggaran Pemkab Bandung sekitar Rp1,2 Triliun, antara Lain untuk Bansos

    JaraNews, Bandung - Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Golkar, Totong Syamsudin menyebutkan, di masa pandemi Covid -19, anggaran Pemkab Bandung mengalami refocusing sekitar Rp1,2 triliun.

     

    Antara lain dialokasikan untuk penanggulangan sosial bagi warga terdampak wabah tersebut dalam bentuk bansos.

     

    Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan Reses Masa Sidang III di Kampung Lemburtegal Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kamis (9/7/2020).

     

    Dia menyebutkan, anggota lembaga legislatif itu mempunyai tugas, antara lain pengawasan dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bandung.

     

    “Masyarakat diprioritaskan untuk meminta dan menerima bantuan dari dan kepada Pemkab setempat. Dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk merealisasikan permintaaan atau aspirasi mereka," katanya.

     

    Seorang warga Desa Soreang, Agus, saat berdialog dengan Totong dalam acara tersebut, berharap ada UMKM untuk para pelaku industri konveksi di desanya. Tujuannya, agar pelaku konveksi dalam aspek pemasaran dan kebutuhan modal bisa terakomodasi oleh UMKM.

     

    Warga lainnya, Iwan meminta perhatian untuk sekolah jarak jauh. Menurut dia, selama ini pemerintah kurang memperhatikannya. Apalagi di masa pandemi sekolah jarak jauh melalui video call itu memerlukan biaya berupa untuk kuota. Mengenai kuota ini, dia pun berharap ada bantuan dari pemerintah agar proses pembelajaran tidak terhambat.

     

    Menanggapi masalah tersebut, Totong menyebutkan, masalah pelayanan yang diminta kepada pemerintah merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Termasuk pendidikan yang merupakan hak masyarakat dan perlu ditindaklanjuti.

     

    “Semua masalah akan saya bawa dan kita musyawarah bersama anggota lainnya. Selanjutnya akan diberikan kepada Pemkab Bandung untuk disikapi,” ujar Totong.

     

    Sementara masalah bantuan di masa pandemi, menurut dia, ada beberapa kategori, di antaranya bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten. Namun ada klasifikasinya yang harus dipatuhi.


    “Tidak mungkin penerima PKH, BLT, KIP, dan yang lainnya menerima bantuan ganda,” katanya. (*)

    ayi

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Angka Partisipasi Pilwalkot Bandung Jadi Sorotan
    KPU KBB Umumkan Pemenang Pilgub Jabar 2024
    Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Bandung Anjlok
    KPU Belum Pastikan Pemenang Pilwalkot Bandung
    PN Bandung Dinilai Melawan Putusan PK MA

    Editorial


      Info Kota


        Inspirasi