JuaraNews, Bandung-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mencoba memediasi perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena terdampak Covid-19.

Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan kegiatan mediasi dengan memanggil perusahaan dan pekerja yang di-PHK secara formal.

"Ada yang cukup memberatkan dengan situasi ini, bagaimana perusahaan ini bisa membayar PHK, kita harus bekerja sama karana tidak memilik tuntutan publik," kata Garsadi saat konferensi pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (9/7/2020).

Menurutnya, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk memanggil. Terkait adanya pelanggaran, Garsadi menjelaskan, akan menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melaporkanya kepada pihak berwajib.

"Sebelum ke arah sana, kita melakukan mediasi yang terbaik. Sebetulnya masyarakat yang terkena PHK ingin bekerja kembali," jelasnya.

"Kalau karyawan ingin bekerja kembali di industri, salah satunya bagaimana meningkat daya jual dia," tambahnya.

Garsadi menyebut, saat ini sudah ada beberapa industri yang kembali buka dan sedang mencari tenaga kerja yang baru.

Akan tetapi, pihaknya ingin masyarakat bekerja secara mandiri. Dalam hal ini seperti membuat usaha mandiri online maupun offline.

"Kita ingin kerja mandiri. Kita punya balai, nanti kita dorong ke sana sehingga bisa berusaha. Terutama masyarakat bisa memanfaatkan situasi, misalkan jual online dan segala macam," tutupnya. (*)

bas