Hot News


Opini


  • Peran Pemuda dalam Mekanisme Islam
    Peran Pemuda dalam Mekanisme Islam

    PEMUDA adalah pelopor perubahan di tangannya estapet kepemimpinan akan dilanjutkan. Untuk membentuk pemuda yang berjiwa pemimpin memerlukan banyak dukungan.

    Legislator : Raperda PMI bakal Jadi Rujukan Pemerintah Daerah di Indonesia



    Legislator : Raperda PMI bakal Jadi Rujukan Pemerintah Daerah di Indonesia

    JuaraNews, Bandung-Peraturan International Maritime Organization (IMO) 1997 dalam artikel ke 11 menyebutkan bahwa pelaut bukanlah pekerja migran.

     

    Menurut anggota pansus VI DPRD Jabar Daddy Rohanadi, hal tersebut menjadi permasalahan sebab pelaut termasuk kategori pekerja migran.

     

    “Muncul persoalan kemarin ketika kami ke direktorat jenderal perhubungan laut, karena disana ada statment dalam IMO 1997 artikel 11 itu menyebutkan bahwa , pelaut bukanlah pekerja migran. Yang paling utama permasalahannya dari pekerja yang bekerja di lautan,” ungkapnya kepada JuaraNews di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Selasa (30/06/20).

     

    Dia mengatakan Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian tenaga kerja dan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang dulunya bernama BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) saat ini tengah membuat RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) terkait PMI.

     

    “Nah RPP nya sedang disusun sampai hari ini belum turun, padahal kita sangat membutuhkan dalam pembahasan Raperda PMI Jabar. Intinya kita memiliki spirit yang sama dengan kawan-kawan BP2MI, bahwa kita mau lakukan agar mereka PMI itu terkirim secara legal,” ucapnya.

     

    Sebab, lanjut Daddy hal tersebut dilakukan supaya data PMI jabar khususnya terkonfirmasi secara valid dan mereka berhak mendapatkan perlindungan. Baik itu pekerja migran yang legal maupun yang sudah kadung bekerja secara ilegal. Karena mereka tetap anak bangsa yang tinggal di Jawa Barat.

     

    “Kemudian soal spirit melindungi, kawan-kawan BP2MI menyebutnya begini, kita akan lindungi pekerja migran yang ada diluar negeri dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, Kita sepakat soal itu, mari kita lakukan.” tutur Daddy.

     

    Raperda Perlindungan Pekerja Migran ini menjadi perda perdana yang dibahas di provinsi Jawa Barat serta akan menjadi rujukan bagi ke 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

     

    “Perda ini adalah perda pertama seluruh indonesia dari 34 provinsi. Ini pasti menjadi bahan rujukan untuk membuat perda PMI di provinsi yang lain. Sebab perda jabar akan menjadi nomor 1 di 34 provinsi di indonesia,” pungkasnya. (*).

    Oleh: alvian hamzah / bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Golkar Jabar Sosialisasi Omnibus Law Cipta Kerja, Nurul Arifin: Undang-undang Ini Lebih Banyak Manfa
    Asep “Acil” Saefudin: Sarbumusi Jabar akan Terus Advokasi Buruh
    Wagub Uu Dorong Sarbumusi Jabar Gelar Pelatihan bagi Pekerja
    ACT Bersama Lanal Bandung Kirim Bantuan Logistik Bantu Bencana Sulbar dan Kalsel
    Balai Mektan Kuliahkan 24 Office Boy dan Tukang Kebun
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads