free hit counter code Dinas ESDM Targetkan Elektrikfikasi 20 Ribu KK Miskin Pada 2020 - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Dinas ESDM Targetkan Elektrikfikasi 20 Ribu KK Miskin Pada 2020
    ilustrasi

    Dinas ESDM Targetkan Elektrikfikasi 20 Ribu KK Miskin Pada 2020

    JuaraNews, Bandung – Sebanyak 21.094 kepala keluarga di Jawa Barat mendapat fasilitas pemasangan listrik gratis pada 2019. Pemasangan listrik gratis itu diselenggarakan melalui program CSR (corporate Sosial Renponsibility).

     

    Demikian diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono di Bandung, Kamis (18/6/2020).

     

    Dengan jumlah warga yang telah mendapatkan fasilitas pemasangan listrik gratis tersebut, kata Bambang, maka rasio elektrifikasi di Jabar bertambah. Pada awal tahun 2019, sebanyak 256.058 KK di Jabar belum teraliri listrik. Pada tahun 2019 berkurang 21.094 KK dan 2020 ini diharapkan bisa berkurang lebih kurang 20.000 KK.

     

    Dinas ESDM Jawa Barat menargetkan 20.000 kepala keluarga kategori miskin dapat merasakan manfaat listrik pada 2020 ini melalui skema CSR.

     

    Warga dapat fasilitas pemasangan listrik gratis dalam bentuk listrik konvensional maupun energi terbarukan. Namun yang menjadi prioritas listrik gratis tersebut yaitu kepala keluarga yang ada di wilayah dengan rasio elektrifikasinya yang masih rendah

     

    "Saat ini kami telah mengajak forum CSR untuk terlibat dalam kegiatan ini melalui Bappeda Jabar sebagai kordinator CSR karena untuk tahun ini maupun tahun 2019 lalu 20.000 KK tersebut dananya bukan dari APBD tapi dari sumber pendanaan lain yaitu di antaranya CSR perusahaan," jelasnya.

     

    Bambang mengatakan, untuk memenuhi target tersebut sudah ada beberapa perusahaan yang siap memberikan listrik gratis bagi warga miskin di Jabar.

     

    "Jumlah yang dibantu memang kecil tapi ini sebagai upaya memberikan motivasi serta kepedulian sosial kepada pihak lainnya untuk bisa membantu pemasangan listrik kepada warga tidak mampu di lingkungan sekitarnya apalagi sekarang ini banyak yang terdampak pandemi Covid-19," ungkapnya.

     

    Asda III Pemkab Cianjur Rachmat mengemukakan, pihaknya akan mendorong dan membantu percepatan pembangunan proyek listrik Tanggeung-Jampang Kulon.

     

    "Masih bayak warga Kami yang belum teraliri listrik. Sedangkan masyarakat yang sudah teraliri listrik pun seperti contohnya di Kec Kuladanpak ini kualitas listriknya belum memadai sering terjadi pemadaman listrik," ujar Rachmat.

     

    Sementara itu, Manajer PLN UIP JBT I Andi mengungkapkan, akibat dari Pandemi Covid-19 proses pembangunan SUTT listrik Tanggeung-Jampang Kulon terhenti selama 3 bulan. Bulan Juni ini mulai diproses kembali, namun ada revisi dari kapasitas daya 75 kVA menjadi 150 kVA sehingga perlu direvisi dan reschedulling.

     

    Pihaknya akan mengidentifikasi kembali proyek tersebut mulai dari perizinan hingga lokasi tapak tower yang direncanakan dibangun sebanyak 180 tower dari Tanggeung hingga Jampang Kulon.

     

    Proses pembanggunan proyek listrik ini sudah dicanangkan sejak 2013 lalu. Sebelumnya  rencana awal pembangunan ditargetkan akhir 2021. Namun akibat terjadinya pandemi covid-19 terjadi rescheddule.

     

    PLN juga terkena dampak Covid-19 sehingga terjadi penurunan konsumsi listrik akibat banyak berhentinya perusahaan industri. "Untuk itu pihak PLN menyeleksi kembali proyek-proyek pembangunan jaringan listrik mana yang dijadikan prioritas I," ucapnya. (*)

    ude

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links