PT POS

Hot News


JN-TAM

Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Mal Pelayanan Publik Kota Bandung akan Diluncurkan Mei Mendatang



    Mal Pelayanan Publik Kota Bandung akan Diluncurkan Mei Mendatang

    JuaraNews, Bandung – Wali Kota Bandung Oded M. Danial menandatangani Komitmen Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2020 di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (10/3/2020). 

     

    Mal pelayanan publik merupakan langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait hal perizinan, serta sesuai prinsipnya seluruh instansi pusat dan daerah.

     

    "Mal pelayanan publik merupakan sebuah pembaharuan, sekaligus sebagai langkah tepat dalam perbaikan dan efisiensi pelayanan publik yang dikolaborasikan dengan penggunaan teknologi informasi," ujar Oded M. Danial, di Aula Kementerian PAN-RB, Jakarta.

     

    Oded memgatakan, dengan adanya komitmen penandatanganan tersebut, Pemkot Bandung segera menyelesaikan pembangunan MPP dalam waktu terdekat, yaitu pasar Kosambi. Rencananya mulai beroperasi pada Mei mendatang.

     

    "Insyaallah, untuk persiapan, Pemkot Bandung bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) siap mendirikan 2 MPP yaitu di pasar Kosambi yang beroperasi setelah Idulfitri, dan di wilayah Bandung Timur yaitu Lahan Hak Guna Pakai di Sumarrecon Gedebage," tuturnya. 

     

    Menurutnya, Pemkot Bandung akan terus berusaha dengan dinas terkait melakukan studi komparasi ke berbagai kota. Prinsipnya, kita harus memberikan pelayanan umum terpusat terbaik kepada warga Kota Bandung. 

     

    Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menegaskan, akan terus mendampingi dan mengawasi layanan MPP khususnya dalam bidang kelembagaan yang diikuti oleh pelayanan publik lainnya. Hal itu sesuai dengan aturan reformasi birokrasi untuk akuntabilitas pemerintahan.

     

    "Saat ini masih belum banyak MPP di Indonesia, namun Progres PANRB dalam meningkatkan menjadi 514 kabupaten dan kota yang menerapkan Mal Pelayanan Publik, telah ditargetkan. Walaupun saat ini yang sudah diterapkan baru 24 kabupaten dan kota. Agar mendorong salah satu visi misi Presiden Joko Widodo dalam mensukseskan reformasi birokrasi, " kayanya.

     

    Selain Wali Kota Bandung ada 2 Gubernur dan 45 bupati/wali kota lain yang juga menandatangani komitmen serupa. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Korban Peluru Nyasar Dirawat di RSHS Bandung Kondisinya Membaik
    Pemkot Bandung Gencarkan Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok
    Pembangunan Rumah Deret Tamansari Ditargetkan Rampung Desember Mendatang
    Banyak yang tak Patuhi Prokes, Pengoperasian Alun-Alun Bandung Dievaluasi
    Antisipasi Potensi Bencana saat Musim Hujan, Basarnas dan JQR Latih Relawan Kebencanaan
    Berita Terdahulu
    Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

    Info Kota


    Data Statik Covid-19


    DATA COVID-19 INDONESIA

    😷 Positif:

    😊 Sembuh:

    😭 Meninggal:

    (Data: kawalcorona.com)

    Ads