JuaraNews, Bandung - Forum Parlemen Jabar 2009-2014 yang merupakan indeks partai politik yang ada di Jawa Barat berkumpul dan duduk bersama menyampaikan gagasan dan catatan penting di pemerintahan 2025 yang akan datang.

Puluhan alumni anggota DPRD Jabar 2009-2014 dari semua lintas partai politik memberikan saran dan masukan bagi pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Bagi Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan periode 2025-2030 bertempat di RM Ponyo Jalan Malabar, Kota Bandung. Jumat (27/12/2024).

Dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 Forum Parlemen 2009-2014 Jawa Barat. Memberikan catatan penting terkait masalah PPDB yang dirasa masih menimbulkan berbagai permasalahan saat di laksanakan.

Ketua Forum Parlemen Jabar 2009-2014 Irwan Koesdrajat menyampaikan, ada persoalan zonasi sekolah yang dinilai selalu menimbulkan masalah saat PPDB dilaksanakan.

Irwan menegaskan, tujuan dari sistem zonasi adalah untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan kabupaten. Namun, kenyataannya, tidak semua sekolah di setiap zona memiliki kualitas pendidikan yang setara.

“Sistem zonasi yang tidak mempertimbangkan kualitas sekolah ini bisa menimbulkan kesenjangan dalam pencapaian akademik siswa oleh karena itu, perlu evaluasi terhadap pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah dalam zona yang bersangkutan," ungkap Irwan.

Sementara anggota Forum Parlemen yang lain Ujang Fahpulwaton dari Partai Hanura menambahkan, saat PPDB zonasi selalu menimbulkan problem.

Dengan adanya Forum Parlemen ini, tentu kita berusaha mendorong pemerintah provinsi untuk mengajukan pemerintah pusat untuk mengevaluasi terkait dengan zonasi tersebut, tandas Ujang.

"Sehingga zonasi itu bisa nyaman, bukan tidak nyaman harusnya kan begitu," ungkap Ujang Fahpulwaton kepada wartawan dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 Forum Parlemen 2009-2014 Jawa Barat.

Ujang mencontohkan, lokasi rumah yang akan masuk ke sekolah bisa jadi satu kilometer (km) jaraknya karena terhalang batas, walaupun rumahnya itu dibelakang sekolah.

"Logika harunya bisa masuk ke sekolah itu, tetapi karena ada batasan jadi tidak bisa masuk, nah ini juga menjadi problem yang harus dipikirkan jangan sampai zonasi ini malah jadi tidak nyaman," bebernya.

Dengan adanya Forum ini, diharapkan pemerintahan mendatang dapat saling berbagi pengalaman yang akan membantu mereka memahami kekurangan dan kelebihan sistem pemerintahan yang akan dijalankan. (*)

Oleh: Raden dasep / Rdsp