JuaraNews, Bandung - Calon wali kota Bandung, Muhammad Farhan, akan mengusulkan penghapusan sistem zonasi sekolah jika dirinya terpilih dalam Pilwalkot Bandung 2024. 

Menurutnya hal ini penting diperjuangkan mengingat sistem zonasi yang telah diberlakukan selama ini tidak efektif bahkan cenderung merugikan siswa.

Farhan menjelaskan, sistem zonasi belum bisa diterapkan saat ini karena keberadaan sekolah negeri di Kota Bandung belum merata. Seharusnya, sistem tersebut bisa diterapkan jika di setiap kelurahan memiliki SMP negeri dan di setiap kecamatan terdapat SMA/SMK negeri.

"Karena belum semua kelurahan ada SMP negeri, belum semua kecamatan ada SMA/SMK negeri," kata Farhan saat bersilaturahmi dengan warga di Babakan Sembung, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Kamis (31/10/2024) lalu.

Menurut Farhan, sistem zonasi yang dipaksakan ini merugikan masyarakat terutama siswa dan orangtua. "Saya mengerti kegelisahan ibu-ibu. Itu menimbulkan ketidakadilan," katanya.

Oleh karena itu, Farhan memastikan akan mengusulkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar sistem zonasi sekolah dihapus. "Saya akan mengusulkan ke Pak Menteri (dikdasmen) agar sistem zonasi dihapus," kata Farhan yang langsung disambut tepuk tangan warga yang hadir.

Terlebih, Farhan optimistis kegelisahan terkait sistem zonasi sekolah ini tidak hanya dirasakan warga Kota Bandung. "Warga dan kepala daerah yang lain pun sepertinya merasakan kondisi yang sama," ujarnya.

Meski begitu, Farhan mengakui usulannya ini belum tentu terealisasi dalam waktu yang singkat. "Tapi proses itu panjang dan lama, bukan yang bisa selesai dalam waktu sehari," ujarnya.

Maka dari itu, Farhan pun memastikan Pemerintah Kota Bandung di bawah pimpinannya akan menerapkan kebijakan lain sambil menunggu penghapusan sistem zonasi direalisasikan. Salah satunya dengan memberi subsidi bagi siswa yang bersekolah di swasta.

"Sambil menunggu, dengan sistem masih zonasi, daftar dulu saja. Keterima di negeri syukur, kalaupun di swasta masuk saja. Pemerintah akan datang lagi untuk memberi subsidi. Yang penting masuk saja dulu," jelasnya.

Subsidi dari Pemerintah Kota Bandung untuk siswa di sekolah swasta itu, lanjutnya, harus meringankan biaya yang dipikul orangtua. "Jadi jangan khawatir anaknya sekolah di swasta, karena tidak akan mahal. Kami akan bekerjasama dengan sekolah swasta," katanya.

Lebih dari itu, Farhan memastikan nantinya Pemerintah Kota Bandung memiliki perhatian yang lebih kepada pendidikan. Salah satunya dengan meningkatkan lama sekolah warga Kota Bandung.

Saat ini, menurutnya rata-rata lama sekolah warga Kota Bandung 11,5 tahun. "Jadi rata-rata berhenti di kelas II SMA. Jadi tidak punya ijazah SMA," katanya.

Maka dari itu, menurutnya nanti Pemerintah Kota Bandung akan menggencakan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) agar setiap warga yang putus sekolah bisa memiliki ijazah paket C (setara SMA/SMK). "Kita akan subsidi PKBM, agar masuk ke setiap RW, untuk memastikan semua masyarakat memiliki ijazah setara SMA," katanya.

Tak hanya itu, lanjut Farhan, nantinya warga lulusan SMA/SMK akan diikutsertakan dalam pelatihan yang dikerjasamakam dengan lembaga pelatihan kerja. Hal ini tidak kalah penting untuk menambah keterampilan warga sehingga memiliki daya saing yang baik.

"Pelatihannya macam-macam. Ada pelatihan barista, bahasa. Yang penting bisa menambah skill warga," katanya.

Dengan begitu, diharapkan masyarakat Kota Bandung semakin banyak yang terserap dunia kerja. "Bandung sebagai tujuan wisata ini memberikan banyak kesempatan kerja. Tinggal bagaimana kitanya meningkatkan skill, agar kesempatan kerja itu bisa kita isi sesuai keterampilan kita," katanya. (*)

bas