JuaraNews, Bekasi - Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bekasi Wiwit Priyadi mendesak agar anggota DPRD Kota Bekasi yang akan mengikuti Kampanye Pilkada 2024, untuk mengambil cuti tanpa tanggungan negara. 

Hal ini disampaikan Wiwit Priyadi kepada awak media, usai silaturahmi dengan Bawaslu Kota Bekasi, Selasa (29/10/2024). 

Pada silaturahmi dengan Bawaslu Kota Bekasi tadi pihak JPPR diterima Ketua Bawaslu Kota Bekasi Vidya Nuruh Fathia di dampingi Basan Saeful Nurdin sebagai Divisi SDM & Organisasi serta Choerunnisa sebagai Divisi Pencegahan, partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat.

"Kalau menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2024 disitu sudah jelas bahwa pejabat negara/pejabat daerah wajib mengambil cuti tanpa tanggungan negara, bilamana ingin berkampanye," sambungnya.

"Kenapa harus cuti tanpa tanggungan negara? Supaya anggota dewan atau pejabat ini tidak memanfaatkan fasilitas/program-program yang asalnya dari negara," ungkap Wiwit. 

Dirinya juga menekankan pada Bawaslu Kota Bekasi agar juga lebih proaktif dalam pengawasan tahapan kampanye, supaya tidak kecolongan perihal pemanfaatan fasilitas/program daerah. 

"Bawaslu harus lebih proaktif dan jangan sampai nanti ditemukan kampanye berkedok reses, atau kampanye berkedok penyerapan aspirasi yang dimana itu menggunakan anggaran daerah," ucapnya

Terakhir dia mengingatkan anggota DPRD Kota Bekasi juga agar mematuhi aturan yang berlaku demi menciptakan Pilkada yang damai. 

"Untuk Abang-Abang dan Mpok-Mpok Dewan yang terhormat, boleh-boleh aja kampanye tapi inget aturan jangan asal terabas aja. Jangan sampe pagi paripurna dan sorenya udah kampanye," tutupnya. (*)

Oleh: pratigto / Rdsp