Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
- 21 November 2024 | 17:07:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews. Bekasi - Direktur NGO KAMMPUS Non Gervernmental Organization Komite Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Sosial (NGO KAMMPUS) Rahmatullah menyatakan bahwa tiga organisasi yang dibina lembaganya belum menentukan dukungannya kepada salah satu Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.
Hal itu disampaikan Direktur NGO KAMMPUS Rahmatullah di Bekasi, Senin (7/10/2024).
Ketiga organisasi itu adalah Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) dengan jumlah anggota 3.800 orang, Komite Guru Bekasi (KGB) dengan jumlah anggota 3.049 orang dan Forum Komunikasi Tenaga Teknis dan Tata Usaha Tidak Tetap (FKTUTT) Kota Bekasi.
.Sikap tersebut, kata Rahmatullah, karena hingga hari ini Tim Bentukan NGO KAMMPUS masih menelaah tiga Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang ada.
.Dia berharap ke depan Walikota dan Walikota Bekasi agar memiliki kepedulian yang konkrit dalam memajukan dunia pendidikan. Termasuk memiliki kriteria
1).Tidak punya catatan hitam terhadap tenaga TKK dan Honorer. 2). Bersih dari indikasi KKN. 3). Mempunyai visi dan misi pengembangan kualitas pendidikan, artinya mendukung kompetensi tenaga honorer TKK dan GTK Non ASN.
"Dan yang ke 4).Meningkatkan kesejahteraan bagi TKK dan GTK Non ASN serta peduli meningkatkan TPP ASN dan P-3K," ungkap Rahmatullah.
Sementara itu Ketua FPHI Kota Bekasi Firmansyah menjabarkan bahwa yang mendukung dan mensukseskan urusan wajib pendidikan di Kota Bekasi selama ini mayoritas adalah tenaga kependidikan atau GTK Non ASN.
"Sehingga sangat aneh jika Paslon Walikota/Walikota Bekasi selama ini hanya melihat bahwa yang bekerja di dunia pendidikan Kota Bekasi selama ini adalah mereka-mereka yang memiliki NIK ASN saja,"ungkap Firmansyah. (pra/")
ude
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).