free hit counter code Tenaker Honorer Belum Tentukan Dukungan - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Tenaker Honorer Belum Tentukan Dukungan

    Tenaker Honorer Belum Tentukan Dukungan

     

    JuaraNews. Bekasi - Direktur NGO KAMMPUS Non Gervernmental Organization Komite Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Sosial (NGO KAMMPUS) Rahmatullah menyatakan bahwa tiga organisasi yang dibina lembaganya belum menentukan dukungannya kepada salah satu Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.

     

    Hal itu disampaikan Direktur NGO KAMMPUS Rahmatullah di Bekasi, Senin (7/10/2024).

     

    Ketiga organisasi itu adalah Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) dengan jumlah anggota 3.800 orang, Komite Guru Bekasi (KGB) dengan jumlah anggota 3.049 orang dan Forum Komunikasi Tenaga Teknis dan Tata Usaha Tidak Tetap (FKTUTT) Kota Bekasi.

     

    .Sikap tersebut, kata Rahmatullah, karena hingga hari ini Tim Bentukan NGO KAMMPUS masih menelaah tiga Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang ada.

     

    .Dia berharap ke depan Walikota dan Walikota Bekasi agar memiliki kepedulian yang konkrit dalam memajukan dunia pendidikan. Termasuk memiliki kriteria

     

    1).Tidak punya catatan hitam terhadap tenaga TKK dan Honorer. 2). Bersih dari indikasi KKN. 3). Mempunyai visi dan misi pengembangan kualitas pendidikan, artinya mendukung kompetensi tenaga honorer TKK dan GTK Non ASN.

     

    "Dan yang ke 4).Meningkatkan kesejahteraan bagi TKK dan GTK Non ASN serta peduli meningkatkan TPP ASN dan P-3K," ungkap Rahmatullah.

     

    Sementara itu Ketua FPHI Kota Bekasi Firmansyah menjabarkan bahwa yang mendukung dan mensukseskan urusan wajib pendidikan di Kota Bekasi selama ini mayoritas adalah tenaga kependidikan atau GTK Non ASN.

     

    "Sehingga sangat aneh jika Paslon Walikota/Walikota Bekasi selama ini hanya melihat bahwa yang bekerja di dunia pendidikan Kota Bekasi selama ini adalah mereka-mereka yang memiliki NIK ASN saja,"ungkap Firmansyah. (pra/")

    ude

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links