JuaraNews, Bandung - Ketua DPD Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto menegaskan, Demokrat berkomitmen untuk tetap bergabung dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) engan mengusung calon gubernur (cagub) Dedi Mulyadi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

Anton menyebutkan, semula DPD Demokrat Jabar mendukung kader Partai Golkar, Ridwan Kamil (RK) untuk menjadi cagub pada Pilgub nanti. Namun pihak DPP Golkar sendiri telah memutuskan menugaskan RK untuk berlaga di Pilgub Jakarta. Karena itu, akhirnya Demokrat Jabar memutuskan berkoalisi dengan Partai Gerindra yang mengusung mantan bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi sebagai Cagub Jabar.

"Kang Dedi Mulyadi sudah ke kita (Demokrat). Ya yang datang ke kita, ada Dedi Mulyadi, juga Arya Bima, dan Uu (Ruzhanul Ulum), sebagai calon gubernur," ungkap Anton kepada wartawan di sela-sela acara Pesta Rakyat Demokrat di Kantor DPD Partai Demokrat Jabar, Kompleks Surapati Core, Jalan PHH Mustapa Kota Bandung, Minggu (18/8/202).

Namun soal siapa yang akan mendampingi Demul -sapaan akrab Dedi Mulyadi, Anton menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Menurut Anton, pihaknya tidak mau memaksakan nama calon wakil gubernur (cawagub) sendiri, tapi harus disepakati oleh partai koalisi dan cagub yang bersangkutan.

"Tanya Kang Dedi, mau wakilnya saha, kita kan tidak bisa kawin paksa. Tersera Kang Dedi maunya siapa, mungkin nanti usulkan ke kita (Demokrat Jabar), kalau kita bilang bagus, oke,," jelasnya.

Saat ditanya siapa sosok kader Demokrat yang berpotensi untuk diusung sebagai cawagub, menurut Anton, pada dasarnya kadernya siap, termasuk jika dirinya yang diusulkan. "Saya? Tidak, tidak siap, saya siapnya jadi menteri," jawab Anton dengan guyonan.

Soal koalisinya dengan Gerindra, Anton menjelaskan, secara elektoral, gabungan Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon pada Pilgub Jabar 2024 ini, karena jumlah kursi DPRD Jabar sudah melebihi ambang batas yakni 24 kursi. Kendati demikian, pihaknya tetap membuka peluang partai lain untuk berkoalisi di KIM versi Jaba tersebut.

"Gerindra berapa?, 21, ditambah Demokrat 8, sudah 28 kursi, sudah lebih dari cukup. Tapi kalau (partai) yang lain mau bergabung, Golkar, PAN, dan lain-lain, alhamdulillah," ucapnya.

Anton menambahkan, koalisi partai di KIM yang terjalin di Pilpres 2024 lalu, bisa saja dilanjutkan di tingkat daerah, baik di Pilgub maupun Pilbup/Pilwalkot. Untuk tingkat Jabar sendiri, DPD Demokrat telah sepakat berkoalisi dengan Gerindra, namun untuk di kabupaten/kota, pihaknya tidak mau memaksakan kehendak untuk berkoalisi di KIM. "Untuk Jabar sendiri bisa berkoalisi (di KIM), tapi kalau di daerah ada yang tidak bisa, yang kita tidak bisa memaksa," sebut Anton.

Untuk Pilgub Jabar sendiri, Anton berkeyakinan akan ada pasangan-pasangan calon yang muncul, sehingga tidak mungkin terjadi melawan Kotak Kosong. "Kalau lawan kotak kosang, sudah tidak asyik lagi, apa yang mau dipertandinkan. Dengan adanya persaing, justru itu bagus. Di Jabar tidak akan ada (lawan kotak kosong), pasti PDPI atau PKS punya calon lah," pungkasnya. (*)

Oleh: deni mulyana sasmita / den