Kondisi Tim Baik, Borneo Siap Curi Poin di Bandung
- 21 November 2024 | 18:35:00 WIB
TIM Borneo FC dalam kondisi baik dan siap melakoni laga tandang menghadapi Persib pada Pekan 11 Liga 1 2024-2025 di GBLA, Jumat (22/11/2024) malam.
TIM Borneo FC dalam kondisi baik dan siap melakoni laga tandang menghadapi Persib pada Pekan 11 Liga 1 2024-2025 di GBLA, Jumat (22/11/2024) malam.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung – Dalam pertemuan sesi 7 KTT Group of Seven (G7) 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih komitmen negara maju dalam mendanai transisi energi negara berkembang. Jokowi mengatakan bahwa negara berkembang mulai meragukan komitmen negara maju dalam mendanai transisi energi untuk mendorong ekonomi berkelanjutan.
Komitmen yang dibuat pada KTT G20 di Bali, November 2022 lalu itu, negara-negara maju menjanjikan untuk mengelontorkan dana transisi energi untuk negara-negara berkembang sebesar USD 100 Miliar per tahun atau setaa Rp1.493 triliun dengan asumsi Rp14.963). Namun, dalam pertemuan KTT G7 2023 yang mengusung tema “Common Endeavor for a Resilient and Sustainable Planet” itu Jokowi menyebut hingga kini negara berkembang belum menerima pendanaan konstruktif yang tidak berbentuk utang itu.
“Bapak Presiden mengatakan negara berkembang meragukan komitmen negara maju dimana hingga kini pendanaan 100 miliar dolar AS per tahun belum terpenuhi. Pendanaan ini harus konstruktif, bukan dalam bentuk hutang,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi dalam keterangan pers yang disiarkan virtual, Minggu (21/05/2023).
Retno menjelaskan, Presiden Jokowi menegaskan kepada setiap negara untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Setiap pihak pun perlu untuk mengubah pendekatan dalam mengatasi perubahan iklim dari bentuk pengalihan beban (burden shifting) menjadi pembagian beban (burden sharing). Sehingga perubahan iklim tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, khususnya negara berkembang.
Indonesia telah memiliki komitmen yang sangat nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Di antaranya, meningkatkan target penurunan emisi nasional sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,2.persen dengan dukungan internasional.
“Untuk mewujudkan penurunan emisi sebanyak 43,2.persen dengan dukungan internasional tentunya membutuhkan bantuan pendanaan yang sebelumnya dijanjikan sebesar 100 miliar dolar AS per tahun. Ini belum terpenuhi,” ungkap Retno.
Selain itu, komitmen Indonesia juga dapat dilihat melalui upaya untuk menekan deforestasi hingga titik terendah dalam 20 tahun, melakukan rehabilitasi 600.000 hektar hutan mangrove yang akan selesai pada tahun 2024, merehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis, menurunkan kebakaran hutan hingga 88 persen, membangun 30.000 hektar kawasan industri hijau dan mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
“Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya kolaborasi, khususnya dalam menjaga keanekaragaman hayati, perlindungan hutan, dan penanganan polusi laut,” urai Retno. (*)
Aep
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).