JuaraNews, Bandung Barat – Angka kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terbilang tinggi. Menurut data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), KBB, secara keseluruhan ada 52 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sebelas di antaranya adalah korban kekerasan terhadap anak dan 2 kasus perundungan.

Dengan data sebanyak itu, Dinas Pendidikan (Disdik) KBB memandang hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani secara massif, terutama di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar sekolah bisa terbebas dari kasus kekerasan dan pelecehan seksual.

"Untuk meminimalisir kasus perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar, perlu pengawasan dan sosialisasi tiga dosa besar pendidikan yang harus dipahami guru dan murid," papar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) KBB Asep Dendih, Jumat (16/12/2022).

Ia menyebutkan dalam pendidikan terdapat tiga dosa besar, yaitu intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual pada anak. Untuk itu dalam sosialisasi yang dilakukan, rencananya bakal diberikan berbagai pemahaman terkait pentingnya memberikan pendidikan karakter kepada para anak didiknya.

Hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah keteladanan dari pendidiknya. Sebab, pendidikan karakter tidak hanya diterapkan kepada para anak didik, namun para guru pun wajib memiliki karakter yang baik.

“Anak itu memiliki kecenderungan untuk meniru. Oleh karenanya, seorang guru dituntut harus mampu menunjukkan keteladanan dan contoh yang baik bagi para anak didik," katanya.

Dengan cara tersebut, Asep menilai kasus perundungan bisa diminimalisir. Begitu juga dengan kekerasan serta pelecehan di lingkungan sekolah. Meski demikian, dia pun tidak memungkiri ada banyak faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tiga dosa besar pendidikan tersebut.

Seperti kemudahan mengakses berbagai informasi di internet yang tidak diawasi guru maupun orang tua, pengaruh lingkungan atau pergaulan. Termasuk minimnya pengawasan dari keluarga dan sekolah.

"Hal itu yang harus jadi perhatian agar ke depan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan yang menjadikan anak sebagai objek," pungkasnya.(*)

Aep