JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar resmi mengganti nama jalan layang pasteur surapati (Pasupati), menjadi Jalan Prof Mochtar Kusumaatmadja, Selasa (1/3/2022).

Proses pergantian nama dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di halaman kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat ditandai dengan penandatanganan prasasti.

"Hari ini secara resmi jalan layang pasteur surapati diganti dan diberi nama jalan layang prof mochtar kusumaatmadja," ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan pemberian nama Jalan Prof Mochtar Kusumaatmadja pada jalan yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Kota Bandung untuk menghormati jasa almarhum semasa hidup memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia.

Salah satunya, menurut Emil sapaan akrabnya, Prof Mochtar Kusumaatmadja memperjuangkan perluasan teritorial Indonesia meningkat sampai 2,5 kali lipat.

"Karena dulu zaman belanda, perhitungannya itu hanya 3 mil dari pantai. akibatnya kalau jarak antarpulau jauh, tengahnya jadi milik internasional. Nah itulah yang membuat kapal2 asing bisa seliweran di wilayah nusantara kita," ucap Emil.

Emil mengatakan, peresmian Jalan Prof Mochtar Kusumaatmadja ini adalah bagian dari prasyarat dalam pengusulan Prof Mochtar Kusumaatmadja sebagai Pahlawan Nasional dari Jawa Barat, di mana setidaknya ada bangunan monumental yang dinamai sosok yang diusulkan sebagai pahlawan nasional itu.

"Setelah diresmikan ini menjadi dasar persyaratan lengkap untuk mengajukan prof mochtar kusumaatmadja menjadi pahlawan nasional. karena sudah lama tokoh-toloh di Jawa Barat belum mendapatkan pengakuan pahlawan nasional." tutupnya. 

Sementara itu, Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Dewi Sartika mengatakan peresmian ini kami akan melangkah pada tahap selanjutnya yaitu melengkapi dokumen pengajuan termasuk melampirkan kegiatan peresmian Selasa ini. 

"Selanjutnya jika semua persyaratan telah lengkap, kami TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah) Jabar akan melayangkan usulan pahlawan nasional ini pada Kementerian Sosial,"ujarnya. (*)

bas