34 Sanggar Musik Bambu Meriahkan Festival Sada Awi
- 4 Desember 2024 | 20:58:00 WIB
BALAI Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Festival Sada Awi, Rabu (4/12/2024).
BALAI Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Festival Sada Awi, Rabu (4/12/2024).
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Bisnis media perlu mendapat dukungan dari stakeholder, terutama permerintah sebagai regulator, agar bisnisnya sehat dan produknya berkualitas.
Kedua hal tersebut tak bisa dipisahkan, bisnis media yang sehat sangat berkaitkan dengan hasil produknya. Secara prinsip media berita berkewajiban memproduksi berita atau konten yang berkualitas agar informasi bisa dipahami secara baik oleh pembaca atau masyarakat.
Gagal menerjemahkan maksud atau memang sejak awal pesan berita salah, maka bisa membuat kekacauan di dalam masyarakat. Banyak peristiwa kerusuhan atau aksi-aksi masyarakat dipicu oleh informasi yang tidak benar.
Komisaris Utama PT New Inspirator Teten Indra Abdillah mengatakan, produk jurnalistik berkualitas menjadi sia-sia jika tak ada dukungan dari pemerintah atau pembuat aturan.
"Usaha membuat produk berkualitas akan menjadi sia-sia kalau tak didukung oleh pemerintah. Media menjamur, filternya harus ketat," ujar Teten saat menjadi narasumber dalam seminar bertema ‘Media Siber Jabar: Bisnisnya Sehat Kontennya Berkualitas’ yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Jabar di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, Sabtu (27/11/2021).
Tetan mengeluhkan praktik bermitra di pemerintahan yang cenderung mengakomodasi semua media, dengan filter yang longgar. "Banyak media-media resmi, mengikui aturan, ditabrak oleh media-media abal-abal," ujarnya.
Menurutnya, jumlah media online di Jabar jumlahnya sudah ratusan, tapi yang tercatat menjadi anggota AMSI masih puluhan. Artinya, banyak konten yang sudah diserap olah masyarakat dan di dalamnya ada peluang masuknya informasi hoaks dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Dia meminta kepada pemerintah untuk memfilter antara media yang sudah mengikuti aturan dan produknya berkualitas dan media yang asal berdiri.
Pada kesempatan sama, Kepada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar Faiz Rahman mengatakan, saat ini Pemprov Jabar diadapkan dengan banyaknya media online yang tumbuh bak jamur di musim hujan. Namun, mereka yang bermitra dengan pemerintah adalah media-media yang sudah memiliki legalitas lengkap dan sesuai dengan peruntukannya.
"Kami terus mendorong media-media tumbuh menjadi media yang sehat. Kalau ada yang perlu dibantu, tentu kami bantu. Temasuk misalnya soal penyelenggaraan uji kopetensi wartawan, tujuannya agar produk jurnalistiknya berkualitas," ujar Faiz. (*)
jn
0 KomentarBALAI Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Festival Sada Awi, Rabu Selengkapnya..
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta BPBD untuk memprioritaskan evakuasi warga terdampak bencana di Kabupaten Selengkapnya..
HUJAN deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi sejak Selasa (3/12/2024) mengakibatkan bencana Selengkapnya..
TIM Relawan Saatori mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan calon pilwalkot no urut 3 Ridho. Selengkapnya..
WARGA RS Kebonjati melakukan aksi damai ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung Jalan LLRE Martadinata, Selasa 3 Desember Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
TIM Relawan Saatori mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan calon pilwalkot no urut 3 Ridho.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.