Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Seminar AMSI Jabar: Konten Berkualitas Sia-sia jika tak Didukung Pemerintah

    • Selasa, 30 November 2021 | 19:56:00 WIB
    • 0 Komentar


    Seminar AMSI Jabar:  Konten Berkualitas Sia-sia jika tak Didukung Pemerintah
    Teten Indra Abdillah (dok/amsi jabar)

    JuaraNews, Bandung - Bisnis media perlu mendapat dukungan dari stakeholder, terutama permerintah sebagai regulator, agar bisnisnya sehat dan produknya berkualitas.

     

    Kedua hal tersebut tak bisa dipisahkan, bisnis media yang sehat sangat berkaitkan dengan hasil produknya. Secara prinsip media berita berkewajiban memproduksi berita atau konten yang berkualitas agar informasi bisa dipahami secara baik oleh pembaca atau masyarakat.

     

    Gagal menerjemahkan maksud atau memang sejak awal pesan berita salah, maka bisa membuat kekacauan di dalam masyarakat. Banyak peristiwa kerusuhan atau aksi-aksi masyarakat dipicu oleh informasi yang tidak benar.

     

    Komisaris Utama PT New Inspirator Teten Indra Abdillah mengatakan, produk jurnalistik berkualitas menjadi sia-sia jika tak ada dukungan dari pemerintah atau pembuat aturan.

     

    "Usaha membuat produk berkualitas akan menjadi sia-sia kalau tak didukung oleh pemerintah. Media menjamur, filternya harus ketat," ujar Teten saat menjadi narasumber dalam seminar bertema ‘Media Siber Jabar: Bisnisnya Sehat Kontennya Berkualitas’ yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Jabar di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, Sabtu (27/11/2021).

     

    Tetan mengeluhkan praktik bermitra di pemerintahan yang cenderung mengakomodasi semua media, dengan filter yang longgar. "Banyak media-media resmi, mengikui aturan, ditabrak oleh media-media abal-abal," ujarnya.

     

    Menurutnya, jumlah media online di Jabar jumlahnya sudah ratusan, tapi yang tercatat menjadi anggota AMSI masih puluhan. Artinya, banyak konten yang sudah diserap olah masyarakat dan di dalamnya ada peluang masuknya informasi hoaks dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

     

    Dia meminta kepada pemerintah untuk memfilter antara media yang sudah mengikuti aturan dan produknya berkualitas dan media yang asal berdiri.

     

    Pada kesempatan sama, Kepada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar Faiz Rahman mengatakan, saat ini Pemprov Jabar diadapkan dengan banyaknya media online yang tumbuh bak jamur di musim hujan. Namun, mereka yang bermitra dengan pemerintah adalah media-media yang sudah memiliki legalitas lengkap dan sesuai dengan peruntukannya.

     

    "Kami terus mendorong media-media tumbuh menjadi media yang sehat. Kalau ada yang perlu dibantu, tentu kami bantu. Temasuk misalnya soal penyelenggaraan uji kopetensi wartawan, tujuannya agar produk jurnalistiknya berkualitas," ujar Faiz. (*)

    jn

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    IKA Muda Unpad Dukung Ridwan Kamil Jabat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara
    Gubernur Ridwan Kamil Pertimbangkan Bangun Kampung Inggris di Jabar
    Kena Sanksi dari PDIP lalu Minta Maaf, Arteria Dahlan Dilaporkan ke Polisi
    Dorong Melek Digital, Atalia Minta Ibu-ibu Jangan Curahkan Kekesalan di Media Sosial
    Kesbangpol Jabar Fokus Cegah Penyebaran Paham NII di Garut
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads