Pemkot Pastikan Perbaikan Trotoar Selesai di 2023
- 1 Desember 2023 | 16:49:00 WIB
PEMKOT Bandung memastikan perbaikan trotoar di tiga ruas jalan akan selesai akhir tahun ini.
PEMKOT Bandung memastikan perbaikan trotoar di tiga ruas jalan akan selesai akhir tahun ini.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta PNS di Jabar turut membantu penanganan gagal tumbuh anak atau stunting.
UNGKAPAN "bajingan tolol" adalah wujud nalar yang onar. Nalar yang onar adalah bukti pemberangusan terhadap kesantunan.
JuaraNews, Bandung - Bisnis media perlu mendapat dukungan dari stakeholder, terutama permerintah sebagai regulator, agar bisnisnya sehat dan produknya berkualitas.
Kedua hal tersebut tak bisa dipisahkan, bisnis media yang sehat sangat berkaitkan dengan hasil produknya. Secara prinsip media berita berkewajiban memproduksi berita atau konten yang berkualitas agar informasi bisa dipahami secara baik oleh pembaca atau masyarakat.
Gagal menerjemahkan maksud atau memang sejak awal pesan berita salah, maka bisa membuat kekacauan di dalam masyarakat. Banyak peristiwa kerusuhan atau aksi-aksi masyarakat dipicu oleh informasi yang tidak benar.
Komisaris Utama PT New Inspirator Teten Indra Abdillah mengatakan, produk jurnalistik berkualitas menjadi sia-sia jika tak ada dukungan dari pemerintah atau pembuat aturan.
"Usaha membuat produk berkualitas akan menjadi sia-sia kalau tak didukung oleh pemerintah. Media menjamur, filternya harus ketat," ujar Teten saat menjadi narasumber dalam seminar bertema ‘Media Siber Jabar: Bisnisnya Sehat Kontennya Berkualitas’ yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Jabar di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, Sabtu (27/11/2021).
Tetan mengeluhkan praktik bermitra di pemerintahan yang cenderung mengakomodasi semua media, dengan filter yang longgar. "Banyak media-media resmi, mengikui aturan, ditabrak oleh media-media abal-abal," ujarnya.
Menurutnya, jumlah media online di Jabar jumlahnya sudah ratusan, tapi yang tercatat menjadi anggota AMSI masih puluhan. Artinya, banyak konten yang sudah diserap olah masyarakat dan di dalamnya ada peluang masuknya informasi hoaks dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Dia meminta kepada pemerintah untuk memfilter antara media yang sudah mengikuti aturan dan produknya berkualitas dan media yang asal berdiri.
Pada kesempatan sama, Kepada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar Faiz Rahman mengatakan, saat ini Pemprov Jabar diadapkan dengan banyaknya media online yang tumbuh bak jamur di musim hujan. Namun, mereka yang bermitra dengan pemerintah adalah media-media yang sudah memiliki legalitas lengkap dan sesuai dengan peruntukannya.
"Kami terus mendorong media-media tumbuh menjadi media yang sehat. Kalau ada yang perlu dibantu, tentu kami bantu. Temasuk misalnya soal penyelenggaraan uji kopetensi wartawan, tujuannya agar produk jurnalistiknya berkualitas," ujar Faiz. (*)
jn
0 KomentarPENJABAT Gubernur Jabar Bey Machmudin telah menandatangani keputusan penetapan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) tahun 2024. Selengkapnya..
PARTAI Demokrat Jabar meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jabar untuk kategori partai Selengkapnya..
TIM Kampanye Daerah (TKD) Jabar mulai bergerak ke seluruh pelosok Jawa Barat untuk bersilaturahmi dan menyosialisasikan program Selengkapnya..
PEMPROV Jabar menggelar Aksi Stunting Award (ASA) Tahun 2023 di Hotel Savoy Homann, Kota Selengkapnya..
HARI pertama masa kampanye, Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Cirebon dari Partai Demokrat Mas Maulana membagikan makan siang dan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PENJABAT Gubernur Jabar Bey Machmudin telah menandatangani keputusan penetapan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) tahun 2024.
KABUPATEN Pangandaran, Purwakarta, dan Ciamis adalah tiga daerah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan luar biasa dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar