Hot News


Opini


    Pemprov Jabar Anggarkan Bansos Rp50 Miliar bagi Warga Terdampak PPKM



    Pemprov Jabar Anggarkan Bansos Rp50 Miliar bagi Warga Terdampak PPKM
    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jabar Dodo Suhendar (humas pemprov jabar)i

    JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar intens menyusun rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.


    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jabar Dodo Suhendar melaporkan, Pemprov Jabar sedang mematangkan bansos yang bersumber dari APBD Jabar. Rencananya, bansos tersebut akan diarahkan untuk profesi-profesi yang terdampak PPKM, seperti seniman, budayawan, dan pedagang kaki lima (PKL).


    "Bansos provinsi nantinya untuk mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19, khususnya PPKM, sehingga tidak beraktivitas," kata Dodo dalam jumpa pers via konferensi video, Kamis (22/7/2021).


    Selain mematangkan sasaran penerima bansos, kata Dodo, Pemprov Jabar juga sedang menyusun jumlah sasaran dan besaran bansos. Menurutnya, Pemprov Jabar akan menganggarkan sebesar Rp50 miliar untuk bansos provinsi.


    "Jumlah masih belum pasti, baik jumlah sasaran ataupun nilainya. Tapi, kalau lihat kemarin (hasil rapat), minimal ada kurang lebih Rp50 miliar. Mudah-mudahan bisa bertambah. Ini gambaran (bansos) untuk di Jabar," ucap Dodo.
     

    Dodo pun menjelaskan, ada 13 pintu bansos formal selama PPKM berlangsung, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota.

    Ke-13 bansos tersebut, yakni (1) PKH Reguler Triwulan 3; (2) BNPT/Program Sembako Reguler; (3) Bantuan Sosial Tunai; (4) Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk KPM PKH; (5) Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk BST; (6) Tambahan Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk Pemkab/Pemkot. (7) Bantuan Beras 5 kg x 1 Bulan dari Dana Non-APBN dari Kantor Sekpres.


    Kemudian, (8) Bansos Pemkab dan Pemkot (Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor); (9) BLT Dana Desa; (10) Bantuan Pelaku Usaha Mikro; (11) Bantuan Diskon Listrik; (12) Kartu Prakerja; dan (13) Bantuan Subsidi Kuota Internet.


    Dodo mengatakan, jumlah penerima ke-13 bantuan tersebut di Jabar mencapai 10.129.949 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 4.362.641 orang. Ia juga menjelaskan, ada penambahan penerima PKH dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Jabar.


    "Total Kepala Keluarga di Jabar itu sekitar 14 juta. Jika 10 juta menjadi KPM, berarti 68 persen dari seluruh keluarga di Provinsi Jabar mendapatkan bantuan sosial dari ke-13 sumber tersebut," ucap Dodo.


    "Jumlah penerima PKH semula 1.718.362 KK menjadi 1.813.956 KK. Kemudian, jumlah penerima BST, dari 1.957.321 KK menjadi 2.060.882 KK. Penambahan ini kemungkinan dari hasil usulan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota yang sudah masuk ke buffer stock data Kemensos, sudah ber-NIK valid dan padan dengan Kemendagri," paparnya.


    Dodo menambahkan, Dinsos Jabar akan membuka layanan pengaduan dan informasi untuk menampung masyarakat yang terdampak PPKM, tapi belum menerima bantuan dari ke-13 sumber tersebut.


    "Nanti, laporan tersebut akan disambungkan dengan sumber-sumber bantuan, baik dari pemerintah, lembaga, maupun organisasi nonpemerintah. Salah satunya dengan Baznas," pungkasnya. (*)

    jn

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Ketua KPID Jawa Barat : Peran Generasi Milenial dalam Content Creator Sangat Penting
    Sarbumusi-NU Jabar Silaturahmi dengan Wakil Bupati dan Kapolres Garut
    Pendukung Moeldoko Mulai Rontok, Kubu KLB Mencabut Gugatannya
    Kemendikbudristek Tanggapi Isu Klaster PTM Terbatas
    Netty Prasetiyani Minta Pemprov Jabar Cepat Atasi Isu Klaster Covid-19 Dalam PTM Terbatas
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads