JuaraNews, Jakarta - Berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) segera menyalurkan  bantuan sosial tunai (BST).


Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni setelah berhenti di April.


"Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur," ujar Risma dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/7/2021).


Besaran BST yang akan diberikan adalah Rp300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan untuk BST bulan Mei dan Juni akan diberikan Rp600 ribu sekaligus.


"Warga akan menerima Rp600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja," ucap Risma.


Untuk target penyaluran per bulannya, BST menyasar 10 juta penerima bantuan, penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.


"Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang nyangkut di bank dan tadi sudah di-clear-kan dalam rapat," ujarnya.


Risma menjelaskan adan data penerima bansos yang sempat tertahan di bank. Menurutnya, data tertahan itu karena nama yang tercantum di data bank tidak persis sama dengan data milik Kementerian Sosial yang sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).


"Di bank itu nama minimal 3 huruf dan tidak berbentuk angka, seperti nama 'IT', NA70, namun untuk kesalahan minor lainnya masih bisa dikoordinasikan," jelasnya.


Dia mengatakan teknis penyaluran BST akan dilakukan seperti biasa, yakni melalui Kantor Pos. Sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

"Jadi mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga," tandas Risma.

Risma memastikan penyaluran bantuan kali ini tidak mengganggu anggaran Kementerian Sosial. Sebab, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp2,3 triliun untuk penyaluran bansos di bulan Mei dan Juni.


"Sebetulnya ada total tambahan R 6 triliun untuk penyaluran selama 2 bulan, tapi kita masih punya uang spare sebanyak Rp3 triliun sekian," ucapnya.


Upaya percepatan bantuan ini juga diimbangi pengawasan. Penggunaan uang oleh penerima manfaat bisa terlihat dari struk belanja jika dibelanjakan selain untuk kebutuhan pokok.


"Evaluasi penggunaan uang bansos bisa dilihat dari struk belanja penerima bansos, digunakan untuk barang kebutuhan pokok atau barang yang lain, " pungkasnya.


Sementara itu di Jabar, selama PPKM Darurat berlangsung, Gubernur Ridwan Kamil memastikan masyarakat terdampak akan mendapatkan bantuan tunai dan nontunai dari Kementerian Sosial. Data penerima bantuan pun, tandas Emil,  sudah diterima oleh Kemensos, dan tinggal disalurkan.


"Akan diberikan bansos nontunai dan tunai oleh Kemensos, datanya sudah kami kirimkan," ucap Emil. (*)

jn