JuaraNews, Bandung - Situasi perekonomian Indonesia saat pandemi Covid-19 belum menunjukkan adanya tanda tanda perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi sorotan berbagai pihak salah satunya Alumni Muda Unpad.

Ketua Alumni Muda Unpad, Fuad Rinaldi menilai kondisi tersebut terjadi karena pemerintah tidak melakukan tindakan preventif dalam penanganan Covid-19. Bahkan katanya, jika kondisi begini terus terjadi di kawatiran dapat merusak kondisi ekonomi.

Fuad yang juga Wakil Ketua Bidang Kepemudaan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) mengungkapkan dampak pandemi bahwa saat ini negara Indonesia dapat dikatakan telah masuk pada resesi ekonomi.

"Berbicara soal perekonomian kita, selama Pandemi ini berlangsung kita harus menjadi khawatir bahwa negara kita telah masuk dalam posisi negara yang resesi, karena ketika 2 kuartal berturut tingkat pertumbuhan ekonomi kita mines," kata Fuad, di Bandung, Kamis (1/7/2021).

Lebih lanjut, Fuad menyampaikan, berdasarkan dara yang dirilis BPK, hutang yang harus menjadi konsen pemerintah. Berdasarkan catatan kementrian keuangan per April 2021, utang pemerintah menyentuh angka 6.527,29 triliun atau 41,18 persen PDB.

Meskipun, Sambungnya, dalam ketentuan UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 batas rasio utang terhadap PDB adalah sebesar 60 persen. Posisi utang pemerintah Indonesia saat ini boleh dibilang cukup mengkhawatirkan.

"Dengan meledaknya utang, maka pembayaran bunga utang negara juga akan naik, namun apakah berkesesuaian dengan trend penerimaan negara," ujarnya.

Fuad menjelaskan bahwa secara logika, pandemi Covid-19 yang belum diketahui berakhir sampai kapan. Sedangkan, kondisi tersebut terus merongrong perekonomian nasional akan terus meningkatkan rasio utang terhadap PDB.

"Pemerintah tidak bisa hanya berfokus kepada penanganan pandemi dan mengesampingkan pemulihan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Memang secara kemanusiaan pengendalian pandemi ini merupakan sebuah keniscayaan," jelasnya.

Menurutnya, refocusing anggaran terhadap penanganan pandemi juga perlu diperhatikan. Pasalnya, hal ini dapat menghambat pemulihan ekonomi.

Dia menyebut, untuk menjaga kestabilan ekonomi akan sulit apabila aliran anggaran untuk pos-pos lainnya tidak memadai. Apabila timbul gejolak ekonomi yang tidak terkendali, jelas rasio utang pemerintah terhadap PDB akan naik secara cepat dan signifikan.

"Akibatnya resiko gagal bayar bisa saja terjadi. Kami bukannya tidak mendukung program pemerintah yang dibiayai oleh hutang. Tapi kita harus kritis sampai sebanyak apa kita harus berhutang, target hutang kita sebenarnya berapa? Dan buat apa? Road mapnya? serta penyelesaiannya seperti apa?" tandasnya. (*)

bas