Hot News


Opini


  • Peran Pemuda dalam Mekanisme Islam
    Peran Pemuda dalam Mekanisme Islam

    PEMUDA adalah pelopor perubahan di tangannya estapet kepemimpinan akan dilanjutkan. Untuk membentuk pemuda yang berjiwa pemimpin memerlukan banyak dukungan.

    DPRD Jabar: Pendistribusian Bansos Tahap Empat Belum Jelas

    • Rabu, 16 Desember 2020 | 11:16:00 WIB
    • 0 Komentar


    DPRD Jabar: Pendistribusian Bansos Tahap Empat Belum Jelas
    Anggota Komisi V DPRD Jabar, Ade Kaca. (Foto: Abas/JuaraNews)

     

    JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca mengatakan penyaluran atau pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap keempat Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih belum jelas dan simpang siur.

     

    Menurutnya, kesimpang siuran tersebut terkait adanya acuan kepada mekanisme yang sudah berjalan pada bansos tahap pertama hingga ketiga.

     

    "Berkaitan dengan pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap keempat masih disimpang siur. Terdapat dua sudut pandang dari rekan-rekan di DPRD Jabar," kata Ade saat dihubungi di Bandung, Rabu (16/12/2020).

     

    Dia menyebut, Sudut pandang tersebut yakni adanya yang menyuarakan agar pendistribusian bansos tahap keempat lebih baik diberikan secara tunai.

     

    "Sebab, rekan-rekan di DPRD Jabar berpendapat pendistribusian bansos secara tunai akan lebih simpel, dan efektif," sebutnya.

     

    Ade menjelaskan bahwa usulan bansos menjadi tunai bertujuan untuk memutus rantai penyalahgunaan dalam bentuk pengadaan barang, terutama berkaitan dengan kualitasnya.

     

    "Lantas bagi kami, mau mekanisme pendistribusian bansos dibagikan secara tunai juga tidak masalah selama itu memungkinkan dan tentunya secara mekanisme memenuhi," jelasnya.

     

    Ade menilai, barang-barang bansos yang diberikan kepada masyarakat harus mengutamakan kualitas dan nilai yang baik. Hal tersebut, sambung dia, yang dipenuhi dalam pendistribusian bansos karena menjadi elemen penting dalam kondisi pandemi Covid-19.

     

    "Kalaupun tetap dibagikan berupa barang, mari kita belajar dan mengevaluasi dari segala kekurangan yang ada. Misalkan, terkait pendistribusian yang sampai ke masyarakat juga harus tepat, barang-barang yang diberikan kepada masyarakat harus mengutamakan nilai," ucapnya.

     

    Kedndati demikian, Ade berharap pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk ditunjuk agar pengadaan barang bagi kepentingan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 harus lebih mengedepankan kualitas.

     

    "Karena hal tersebut akan menjadi sebuah nilai yang baik, ketika kualitas barang itu baik di mata masyarakat," tutupnya. (*)

    Oleh: ridwan / rid

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Banjir Bandang di Gunung Mas, Ratusan KK Mengungsi. Wagub Minta Prokes Diperketat
    Tingkat Kepatuhan Pakai Masker dan Jaga Jarak Warga Jabar Berdasarkan Survei BNPB
    Jumlah Penduduk Jabar Mencapai 48,27 Juta Jiwa, Kabupaten Bogor Terbanyak
    Ridwan Kamil: Pemda Fokus Persiapan Relokasi Warga Korban Longsor Sumedang
    Joe Biden Sampaikan Pidato Pertama sebagai Presiden Amerika Serikat
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads