Ini Perkiraan Susunan Pemain Persib vs Borneo FC
- 22 November 2024 | 06:30:00 WIB
PERTARUNGAN sengit antara 2 tim papan atas Liga 1 bakal terjadi di Stadion GBLA, Jumat (22/11/2024) malam, saat Persib Bandung menjamu Borneo FC.
PERTARUNGAN sengit antara 2 tim papan atas Liga 1 bakal terjadi di Stadion GBLA, Jumat (22/11/2024) malam, saat Persib Bandung menjamu Borneo FC.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca mengatakan penyaluran atau pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap keempat Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih belum jelas dan simpang siur.
Menurutnya, kesimpang siuran tersebut terkait adanya acuan kepada mekanisme yang sudah berjalan pada bansos tahap pertama hingga ketiga.
"Berkaitan dengan pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap keempat masih disimpang siur. Terdapat dua sudut pandang dari rekan-rekan di DPRD Jabar," kata Ade saat dihubungi di Bandung, Rabu (16/12/2020).
Dia menyebut, Sudut pandang tersebut yakni adanya yang menyuarakan agar pendistribusian bansos tahap keempat lebih baik diberikan secara tunai.
"Sebab, rekan-rekan di DPRD Jabar berpendapat pendistribusian bansos secara tunai akan lebih simpel, dan efektif," sebutnya.
Ade menjelaskan bahwa usulan bansos menjadi tunai bertujuan untuk memutus rantai penyalahgunaan dalam bentuk pengadaan barang, terutama berkaitan dengan kualitasnya.
"Lantas bagi kami, mau mekanisme pendistribusian bansos dibagikan secara tunai juga tidak masalah selama itu memungkinkan dan tentunya secara mekanisme memenuhi," jelasnya.
Ade menilai, barang-barang bansos yang diberikan kepada masyarakat harus mengutamakan kualitas dan nilai yang baik. Hal tersebut, sambung dia, yang dipenuhi dalam pendistribusian bansos karena menjadi elemen penting dalam kondisi pandemi Covid-19.
"Kalaupun tetap dibagikan berupa barang, mari kita belajar dan mengevaluasi dari segala kekurangan yang ada. Misalkan, terkait pendistribusian yang sampai ke masyarakat juga harus tepat, barang-barang yang diberikan kepada masyarakat harus mengutamakan nilai," ucapnya.
Kedndati demikian, Ade berharap pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk ditunjuk agar pengadaan barang bagi kepentingan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 harus lebih mengedepankan kualitas.
"Karena hal tersebut akan menjadi sebuah nilai yang baik, ketika kualitas barang itu baik di mata masyarakat," tutupnya. (*)
Oleh: ridwan / rid
0 KomentarDINAS Ketenagakerjaan Kota Bekasi melaksanaan kegiatan Job Fair II tahun 2024 di Mega Bekasi Hypermall Kamis Selengkapnya..
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).