JuaraNews, Bandung – Pansus VII DPRD Jabar memelajari Raperda Penyelenggaraan Pesantren ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Selasa (20/10/2020).

Ketua Pansus VII DPRD Jabar Sidkon Djampi mengatakan, kunjungan studi banding dilakukan untuk mendalami dan memelajari Perda Pesantren di Provinsi NAD, yang di dalamnya terdapat point-poin penting sebagai bentuk keberpihakan Provinsi NAD terhadap keberadaan pesantren.

"Alhamdulillah kami Pansus VII yang membahas raperda tentang penyelenggaraan pesantren, melakukan kunjungan silaturahmi dan studi banding terkait Raperda Penyelenggaraan Pesantren. Banyak masukan dari DPR Aceh, mengingat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah memiliki Perda Pesantren,” kata Sidkon.

Dia menjelaskan, salah satu masukan dan catatan yang didapat Pansus VII adalah poin-poin keberpihakan Pemerintah Aceh terhadap keberadaan pesantren. Dalam bahasa Aceh disebutnya Dayah,” ujarnya.

Tetep juga mengapresiasi keberadaan Dinas Pendidikan Dayah, yang memiliki fungsi sebagai wadah penunjang keberadaan Pesantren, yang didalamnya juga sudah diperkuat dengan Pergub.

Hadirnya Dinas Pendidikan Dayah ini, dianggap sebagai bentuk kongkret dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap Pemerintah keberadaan Pesantren.

"Yang sangat luar biasa adalah dengan keistimewaan pesantren di Aceh , lahir Dinas Pendidikan Dayah yang mengatur segala hal untuk menunjang keberadaan pesantren, walaupun diperkuat dengan Peraturan Gubernur, sudah termuat secara universal dan komperehensif. Ini menjadi bahan masukan di Jabar dan bisa melahirkan Perda yang komperehensif sebagai bukti keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Sidkon. (*)

ude