Farhan Larang ASN Pakai KendaraanDinas untuk Mudik
- 21 Maret 2025 | 19:28:00 WIB
MUHAMMAD Farhan, mengeluarkan kebijakan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik.
MUHAMMAD Farhan, mengeluarkan kebijakan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik.
PEMPROV Jabar mendapatkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024
KEBERADAAN pagar bambu laut di sejumalah perairan, menjadi polemik di masyarakat.
JuaraNews, Bandung - Wagub Jabar sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Uu Ruzhanul Ulum menghentikan sementara Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di Pondok Pesantren (Ponpes) Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan.
Keputusan ini berdasarkan kesepakatan bersama pimpinan dan pengurus ponpes.
Hal itu menindaklanjuti ditemukannya 56 santri Ponpes Husnul Khotimah positif Covid-19 lewat uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR) kepada sebagian santri beberapa waktu lalu. Dari 56 orang tersebut, sebanyak 10 di antaranya telah dinyatakan sembuh, sementara 46 lainnya masih menjalani karantina di asrama ponpes.
Dengan kesepakatan untuk menghentikan KBM tatap muka di Ponpes Husnul Khotimah, Kang Uu pun mengucapkan terima kasih kepada pihak ponpes atas pengertian dan kesediaan untuk memutus penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren, sesepuh di sini, yang bisa menangkap arah keinginan pemerintah, sehingga apa yang disampaikan oleh kami (pemerintah) disepakati oleh pengurus dan pimpinan pondok pesantren disini," kata Uu saat mengunjungi Ponpes Husnul Khotimah, Selasa (29/9/2020).
"Artinya, langkah selanjutnya setelah adanya swab, ada proses penghentian proses belajar mengajar, tetapi dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan," tambah sosok yang juga Panglima Santri ini.
Uu menambahkan, Pemprov Jabar juga memberikan bantuan 5.000 peralatan swab test kepada Ponpes Husnul Khotimah untuk pelaksanaan tes massif terhadap seluruh penghuni pesantren dan warga sekitar.
"Bantuan sekarang 5.000 (alat swab test), karena santrinya (ada) 4.000, ditambah para pengurus 600, dan juga warga sekitar," ucap Uu.
Dia pun berharap, kasus Covid-19 tidak terjadi lagi di seluruh ponpes di Jabar. Untuk itu, Uu mengingatkan pengelola ponpes untuk terus memperketat penerapan protokol kesehatan khususnya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, di lingkungan ponpes.
Selain itu, Uu mengarahkan pimpinan dan pengelola ponpes untuk segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas setempat jika ditemukan adanya gejala penularan Covid-19. Menurutnya, keterbukaan ponpes penting dalam antisipasi penyebaran kasus.
"Atas nama Pemprov Jabar, kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada pengelola pondok pesantren untuk mengetatkan dan memaksimalkan protokol kesehatan," kata Uu.
"Kalau ada gejala-gejala (Covid-19), saya harap para kiai dan pimpinan ponpes untuk tidak segan melapor kepada Gugus Tugas setempat. Jangan malah ditutup-tutupi, karena dikhawatirkan semakin menyebar. Tapi kalau sigap, bisa segera diantisipasi," tutupnya. (*)
bas
0 KomentarFRAKSI PDIP DPRD Jabar meminta Gubernur Dedi Mulyadi tegas dalam menertibkan bangun-bangun yang Selengkapnya..
PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung menggelar acara Penandatanganan Deklarasi Anti Fraud pada Rabu Selengkapnya..
PEMPROV Jabar menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang hingga kini belum membayarkan Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto mendukung sikap Presiden ke-6 SBY terkait Revisi UU Selengkapnya..
DEDI Mulyadi menyampaikan pesan kepada para camat dan lurah/kepala desa se-Jawa Barat, terkait penataan infrastruktur di daerah Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
FRAKSI PDIP DPRD Jabar meminta Gubernur Dedi Mulyadi tegas dalam menertibkan bangun-bangun yang melanggar.
PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT) melalui UPT Bandung memastikan listrik tetap dapat dinikmati oleh pelanggan selama Ramadan