JuaraNews, Bandung – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan anggaran untuk influencer sebesar Rp 90,45 miliar. Dia menilai anggaran sebesar itu signifikan dalam membangun komunikasi efektif antara pemerintah dan rakyat.

“Apa tidak mubazir?” tanya Netty usai Workshop Optimalisasi Peran Kontributif Kader Perempuan PKS di Islamic Center Indramayu, Sabtu, (22/08/2020).

Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan pemerintah pusat menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar  untuk influencer sejak 2014. Data ini diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Menurut Netty, dana sebesar itu lebih baik disalurkan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pemerintah, kata Netty, perlu menjelaskan tujuan penggunaan anggaran untuk influencer dalam proses komunikasi publik. Sebab, dikhawatirkan tujuannya malah mempengaruhi opini publik dengan cara instan dan massif agar setuju atau membenarkan  kebijakan pemerintah.

Dikatakan Netty, penggunaan influencer malah bisa membuat komunikasi di ruang publik menjadi tidak sehat karena mengacaukan proses penyerapan informasi  secara natural. “Masyarakat jadi bias karena informasi yang diberikan influencer cenderung tendensius, subjektif  dan berpihak pada pemerintah,” ujarnya.

Sejatinya, kata Netty, masyarakat bisa jernih berpikir dan memilah mana program yang memang bagus dan bermanfaat serta mana program yang buruk dan tidak tepat sasaran. Jika informasi dipengaruhi influencer, katanya, masyarakat akan kehilangan daya kritisnya.

Untuk itu, Netty meminta pemerintah untuk membuat kebijakan dan program pembangunan yang  benar-benar  menjadi solusi atas persoalan rakyat. “Jika kebijakan dan programnya sudah bagus, saya pikir, pemerintah harus  percaya diri  bahwa rakyat akan mendukung meski tidak ada  dukungan subjektif dari para influencer yang dibayar profesional,” tandasnya. (*)

ude