JuaraNews, Bandung - Pemerintah Jawa Barat saat ini sedang mendata pelaku usaha UMKM di Jabar untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah pusat. Bantuan sebesar 2,4 juta tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Nasional dampak dari Covid-19.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan, Sejak satu bulan sebelum adanya surat edaran dari kementrian koperasi, pihak sudah mulai mempersiapkan menginventarisir pelaku usaha mikro yang layak menerima bantuan itu.

Diakuinya, Ada 4,6 juta pelaku usaha mikro di Jawa Barat, namun tidak semuanya mendapatkan bantuan tersebut, hal itu dikarenakan ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi yakni tidak dalam menerima kredit perbankan.

"Persyaratan punya KTP ada nomor induk kependudukan, Nama alamat Desa Kecamatan, bidang usaha dan keteranga usaha dan tidak sedang menerima kredit perbankan," kata Kusmana kepada wartawan, di GOR Saparua Kota Bandung, Jumat (14/8/2020).

Dia mengatakan, Pemerintah Jawa Barat menargetkan dua juta pelaku usaha UMKM menerima bantuan tersebut, untuk saat ini, katanya yang sudah di tantangi oleh Kementerian Pusat sebesar 47.605 itu adalah ultra mikro binaannya Permodalan Nasional Madani (PNM).

Hal itu, Dikarenakan, Datanya masuk lebih awal yang dikirimkan dan sudah ditandatangani tetapi reaslisnya belum, karena memang tencanya tanggal 17 di awal nanti secara bertahap nanti masuk usulan dan di verikasi.

"Di kita ada sekitar 4,6 juta pelaku usaha mikro, kalau dua sampai 2 juat setengah bahakan sampai 3 juta perolehan bantauan, Alhamdulillah ekonomi kita akan terbantu meningkat dengan bantuan sekaligus tidak di cicil 2,4 juta," tandasnya.

Kusmana mengatakan, Kusmana mengatakan jumlah UMKM di kota dan kabupaten di Jabar sudah lumayan banyak. Untuk itu Pihaknya pun masih menunggu dari setiap dinas terkait di kabupaten kota mengenai data penerimanya.

"Silahkan pelaku usaha menghubungi masing-masing Dinas untuk mengajukan, karena teknisi semuanya sudah di serahkan kepada masing-masing kabupaten kota," tutupnya. (*)

Oleh: abdul basir / bas