free hit counter code Bawaslu Kabupaten Bandung Temukan Pelanggaran Netralitas ASN   - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Bawaslu Kabupaten Bandung Temukan Pelanggaran Netralitas ASN   
    (alvian) Januar Sholehudin

    Bawaslu Kabupaten Bandung Temukan Pelanggaran Netralitas ASN  

    Juaranews, Bandung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menemukan pelanggaran jelang pilkada digelar. Salah satunya yaitu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut disampaikan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Sholehudin. Rabu (29/7/2020).

     

    "Jadi total ada 5 pelanggaran netralitas ASN yang kita tindaklanjuti, sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2018,  " ucap Januar kepada JuaraNews, melalui sambungan telepon.

     

    Dalam peraturan Bawaslu nomor 6 Tahun 2018 membahas tentang pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, dan anggota kepolisian negara republik Indonesia.

     

    Januar menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu ada 2 hal. Pertama , ASN turut andil dalam penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai, kedua ikut serta mengambil formulir bakal calon.

     

    "Dari hasil pengawasan bahwa yang 2 orang itu , dia ikut hadir dalam HUT salah satu  partai politik, ini hasil temuannya. Kemudian yang 3 lagi dia ikut serta mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati atau wakil bupati tanpa ada cuti atau ijin atasan," tandas Januar. (Alv)

    Oleh: alvian hamzah / ayi

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links