free hit counter code Tolak RUU HIP, ANNAS: Pemerintah dan DPR Harus Tegas - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter
Tolak RUU HIP, ANNAS: Pemerintah dan DPR Harus Tegas
Nugraha

Tolak RUU HIP, ANNAS: Pemerintah dan DPR Harus Tegas

JuaraNews, Bandung - Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Pusat, menegaskan pada Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasia (HIP). Jika tidak, akan terjadi perpecahan di Indonesia.

 

Ketua ANNAS Pusat, KH Athian Ali M Da'i mengatakan, pihaknya mendukung maklumat MUI menghentikan dan mencari dalang dibalik pembahasan RUU tersebut.

 

"Kita mendukung sebenarnya apa yang sudah dimaklumatkan MUI. Pertama bahwa RUU ini tidak untuk ditunda tapi segera dihentikan. Memang hak mencabut itu ada di DPR dari pemerintah sudah menghentikan saja dan mengusulkan kepada DPR untuk segera mencabut," kata Ali disela-sela aksinya di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (24/6/2020).

 

"Kedua, kita minta untuk diusut siapa dalang dibalik ini semua, karena kita yakin ini pasti orang-orang PKI," tambahnya.

 

Ali menyakini, PKI yang menjadi dalang dari RUU HIP. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin wakil rakyat di DPR itu dikotori oleh orang-orang PKI.

 

Menurut Ali, jika RUU ini disahkan maka Pancasila akan menjadi Trisila atau Ekasila. Sehingga, lanjut dia, otomatis ketuhanan yang maha esa dalam sila pertama akan hilang.

 

"Kalau RUU ini tidak dicabut, Panca sila diganti menjadi trisila atau ekasila, agama akan hilang. Agama betul-betul ditiadakan," jelasnya.

 

"Dalam ekasila tidak ada ketuhanan yang maha Esa ini memang pekerjaan PKI karena di negeri ini tidak ada yang menghendaki perubahan Pancasila kecuali PKI," ungkapnya.

 

Dirinya sangat meyakini akan terjadi perpecahan dikalangan masyarakat kalau pemerintah tidak tegas dalam menyikapi masalah RUU HIP.

 

"Saya yakin kalau ini dibiarkan dan pemerintah tidak mau mengambil sikap yang jelas ini akan menyebabkan perpecahan di negeri ini. Dihentikan dicaput. Pemerintah segera menyatakan ini untuk dihentikan dibahas," tandasnya. (*)

bas

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


Bey Ingin Sumedang Kembali Jadi Paradijs van Java
Bonus Demografi Sumber Daya Pembangunan Produktif
Target Angka Penurunan Stunting  Masih Jauh
Bey Machmudin Lantik Tiga Penjabat Kepala Daerah
Legislator Minta Permasalah RKB Segera Diatasi

Editorial



    sponsored links