Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Tolak RUU HIP, ANNAS: Pemerintah dan DPR Harus Tegas
    Nugraha

    Tolak RUU HIP, ANNAS: Pemerintah dan DPR Harus Tegas

    JuaraNews, Bandung - Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Pusat, menegaskan pada Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasia (HIP). Jika tidak, akan terjadi perpecahan di Indonesia.

     

    Ketua ANNAS Pusat, KH Athian Ali M Da'i mengatakan, pihaknya mendukung maklumat MUI menghentikan dan mencari dalang dibalik pembahasan RUU tersebut.

     

    "Kita mendukung sebenarnya apa yang sudah dimaklumatkan MUI. Pertama bahwa RUU ini tidak untuk ditunda tapi segera dihentikan. Memang hak mencabut itu ada di DPR dari pemerintah sudah menghentikan saja dan mengusulkan kepada DPR untuk segera mencabut," kata Ali disela-sela aksinya di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (24/6/2020).

     

    "Kedua, kita minta untuk diusut siapa dalang dibalik ini semua, karena kita yakin ini pasti orang-orang PKI," tambahnya.

     

    Ali menyakini, PKI yang menjadi dalang dari RUU HIP. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin wakil rakyat di DPR itu dikotori oleh orang-orang PKI.

     

    Menurut Ali, jika RUU ini disahkan maka Pancasila akan menjadi Trisila atau Ekasila. Sehingga, lanjut dia, otomatis ketuhanan yang maha esa dalam sila pertama akan hilang.

     

    "Kalau RUU ini tidak dicabut, Panca sila diganti menjadi trisila atau ekasila, agama akan hilang. Agama betul-betul ditiadakan," jelasnya.

     

    "Dalam ekasila tidak ada ketuhanan yang maha Esa ini memang pekerjaan PKI karena di negeri ini tidak ada yang menghendaki perubahan Pancasila kecuali PKI," ungkapnya.

     

    Dirinya sangat meyakini akan terjadi perpecahan dikalangan masyarakat kalau pemerintah tidak tegas dalam menyikapi masalah RUU HIP.

     

    "Saya yakin kalau ini dibiarkan dan pemerintah tidak mau mengambil sikap yang jelas ini akan menyebabkan perpecahan di negeri ini. Dihentikan dicaput. Pemerintah segera menyatakan ini untuk dihentikan dibahas," tandasnya. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Wali Kota: Pengoperasian Kembali Ojol Tergantung Aplikator
    Mendikbud Ajak Nahdlatul Ulama Berkolaborasi Bangun Pendidikan
    Pempov Jabar terus Tingkatkan Kesejahteraan Para Peternakan Telur
    Mari Berburu Diskon di Bandung Great Sale 2020 Go Online
    Gubernur Ridwan Kamil Lantik 13 Pejabat Tinggi Jabar
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads