Selama Masa Tenang APK Mulai Serentak Ditertibkan
- 24 November 2024 | 13:25:00 WIB
KPU Kota Bandung bersama Bawaslu, Satpol PP, dan pihak kepolisian mulai menertibkan APK dalam memasuki masa tenang Pilkada Serentak 2024.
KPU Kota Bandung bersama Bawaslu, Satpol PP, dan pihak kepolisian mulai menertibkan APK dalam memasuki masa tenang Pilkada Serentak 2024.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Pusat, menegaskan pada Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasia (HIP). Jika tidak, akan terjadi perpecahan di Indonesia.
Ketua ANNAS Pusat, KH Athian Ali M Da'i mengatakan, pihaknya mendukung maklumat MUI menghentikan dan mencari dalang dibalik pembahasan RUU tersebut.
"Kita mendukung sebenarnya apa yang sudah dimaklumatkan MUI. Pertama bahwa RUU ini tidak untuk ditunda tapi segera dihentikan. Memang hak mencabut itu ada di DPR dari pemerintah sudah menghentikan saja dan mengusulkan kepada DPR untuk segera mencabut," kata Ali disela-sela aksinya di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (24/6/2020).
"Kedua, kita minta untuk diusut siapa dalang dibalik ini semua, karena kita yakin ini pasti orang-orang PKI," tambahnya.
Ali menyakini, PKI yang menjadi dalang dari RUU HIP. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin wakil rakyat di DPR itu dikotori oleh orang-orang PKI.
Menurut Ali, jika RUU ini disahkan maka Pancasila akan menjadi Trisila atau Ekasila. Sehingga, lanjut dia, otomatis ketuhanan yang maha esa dalam sila pertama akan hilang.
"Kalau RUU ini tidak dicabut, Panca sila diganti menjadi trisila atau ekasila, agama akan hilang. Agama betul-betul ditiadakan," jelasnya.
"Dalam ekasila tidak ada ketuhanan yang maha Esa ini memang pekerjaan PKI karena di negeri ini tidak ada yang menghendaki perubahan Pancasila kecuali PKI," ungkapnya.
Dirinya sangat meyakini akan terjadi perpecahan dikalangan masyarakat kalau pemerintah tidak tegas dalam menyikapi masalah RUU HIP.
"Saya yakin kalau ini dibiarkan dan pemerintah tidak mau mengambil sikap yang jelas ini akan menyebabkan perpecahan di negeri ini. Dihentikan dicaput. Pemerintah segera menyatakan ini untuk dihentikan dibahas," tandasnya. (*)
bas
0 KomentarBAWASLU Pemerintah Kota Bekasi mulai menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di berbagai ruas jalan se- Kota Selengkapnya..
PEMKOT Bekasi yang digelar di Plaza Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani diikuti ribuan aparatur pada Jumat, (22/11/2024). Selengkapnya..
EKS calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari PSI Kota Bekasi mengalihkan dukungan dari Paslon Risol ke Paslon Nomor 3 Selengkapnya..
PEMERINTAH Kota Bekasi menggelar doa bersama menjelang Pilkada Selengkapnya..
DPD Demokrat Jabar menggelar sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 4 di pilkada serentak, Jumat Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMKOT Bekasi yang digelar di Plaza Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani diikuti ribuan aparatur pada Jumat, (22/11/2024).
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).