JuaraNews, Bandung-Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi surat edaran (SE) pastisipasi organisasi masyarakat (Ormas) dalam penanggulangan covid19 di Jabar. hal itu dikarenakan dalam lampiran SE tersebut tercanum nama ormas Hisbuh Tahrir Indonesia (HTI).

Ketua Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Dani Ramdan menjeleskan terteranya HTI dalam lampiran surat edaran tersebut merupakan ketidaksengajaan.

Menurutnya berdasarkan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia status Badan Hukum HTI telah dicabut, maka dari itu Seharusnya Nama HTI tidak tertera dalam Surat Edran tersebut.

"Ada sedikit kesalahan dalam daftar lampiran ormas. Dan kami sudah perbaiki. Kami juga memastikan bahwa hanya ormas berbadan hukum atau resmi yang dapat ikut serta dalam semua kegiatan Pemda Provinsi Jabar, termasuk dalam Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19,” kata Dani, dalam rilis yang diterima Sabtu (11/4/2020) malam.

Pemprov Jabar mengeluarkan surat tersebut sebagai ajakan kepada ormas di Jabar, baik keagamaan maupun umum, untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 sebagai Divisi Kemitraan dan Penanggulangan Bantuan Masyarakat.

"Masyarakat harus terlibat aktif dalam penanggulangan COVID-19 ini. Sebab, pemerintah tentu akan kesulitan mengendalikan COVID-19 tanpa partisipasi masyarakat," ucapnya.

Apalagi Pemprov Jabar saat ini mempraktikan konsep Penthahelix dengan menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media), dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan. Keterlibatan lima unsur ini membuat penanggulangan COVID-19 berjalan efektif dan efisien.

"Di tengah pandemi COVID-19, kolaborasi amat krusial dalam penanggulangan. Semua pihak harus bergerak bersama, terutama dalam hal pencegahan penyebaran virus corona," katanya. (*)

bas