free hit counter code Dadang Kurniawan: Jawa Barat Perlu Tambah Rumah Sakit - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Dadang Kurniawan: Jawa Barat Perlu Tambah Rumah Sakit
    Ketua Komisi V DPRD Jabar Dadang Kurniawan, SIP

    ADIKARYA PARLEMEN

    Dadang Kurniawan: Jawa Barat Perlu Tambah Rumah Sakit

    • Jumat, 28 Februari 2020 | 21:46:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung – Ketua Komisi V DPRD Jabar Dadang Kurniawan, SIP sangat konsen terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

     

    "Jika dibandingkan dengan daerah lain, Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini masih membutuhkan lebih banyak rumah sakit. Sementara itu pelayanan rawat inap ini harus terus didorong di semua puskesmas di Jabar," kata Dadang dalam perbincangan dengan JuaraNews.com di Gedung DPRD Jabar, Jumat (28/2/2020).

     

    Untuk itu, katanya, sebagai anggota DPRD yang berada di Komisi V ia akan terus memperjuangkan pemerataan penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Jawa Barat.

     

    Ia mengungkapkan, pelayanan kesehatan sejauh ini masih terkonsentrasi di perkotaan. Di daerah lain, katanya, malah akses menuju rumah sakit sangat sulit dijangkau masyarakat. “Padahal ini jaman now, jaman yang serba internet. Banyak banyak daerah yang aksesibilitasnya jauh dari rumah sakit atau puskesmas,” katanya.

     

    Oleh karena itu, Dadang akan mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan penambahan jumlah rumah sakit di Jawa Barat.

     

    Dalam bidang pendidikan, Dadang menyoroti tentang keberadaan guru honorer. Guru ini, katanya, harus mendapatkan perhatian pemerintah karena perannya sangat besar. “Guru honorer ini perannya sangat besar. Banyak yang beban dan tugas pendidikan di sekolah malah dikerjakan oleh guru honorer. Pembayaran honornya sedang banyak disorot,” katanya lagi.

     

    Dadang berharap, regulasi honor bagi guru honorer didesain dan menguntungkan mereka.  “Pendataannya harus jelas, regulasinya pun membela para guru honorer tersebut,” katanya. (*)

    Oleh: ude gunadi / ude

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Demokrat Jabar Sosialisasikan Dedi-Erwan
    BPBD Turunkan Dua Tim Pusdalops ke Lokasi Banjir
    Job Fair Diharapkan Bisa Turunkan Pengangguran
    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah

    Editorial



      sponsored links