free hit counter code Wagub Jabar : Pemprov Fatsun Keputusan Pusat Larang Wisatawan Tiongkok - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Wagub Jabar : Pemprov Fatsun Keputusan Pusat Larang Wisatawan Tiongkok
    JuaraNews/Abdul Basir

    Wagub Jabar : Pemprov Fatsun Keputusan Pusat Larang Wisatawan Tiongkok

    • Senin, 3 Februari 2020 | 18:09:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menerima audiensi Forum Ormas Islam (Formasi) Siaga Ummat Jabar di Ruangan Papandayan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (3/2/2020).

     

    Audiensi tersebut, dilakukan setelah Formasi menggelar aksi unjuk rasa, salah satu tuntutan adalah menolak wisatawan asal Tiongkok datang ke Jabar, pascamenyebar luasnya Virus Corona dari negeri Tirai Bambu yang menewaskan ratusan orang.

     

    Pemerintah Indonesia sendiri sudah memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan ke daratan utama China. Keputusan ini akan diberlakukan mulai Rabu, 5 Februari 2020.

     

    "Terkait dengan Virus Coronam pemerintah sudah ada larangan wisata asal Tiongkok untuk masuk ke Indonesia, berati kita (Jabar) pun termasuk wilyahnya," kata Uu 

     

    Untuk itu, kata Uu, Pemprov Jabar siap melaksanakan larangan tersebut. Hal itu agar tidak ada masyarakat Jabar yang terjangkit Virus Corona.

     

    "Kita sebagai pemerintah daerah harus patsun kepada pemerintah pusat. Jadi intinya kita tinggal melanjutkan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah Indonesia," tandasnya.

     

    Sebelumnya, massa aksi dari berbagai ormas Islam di Jabar yang mengatasnamakan Forum Ormas Islam melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate.

     

    Adapun tuntutan masa aksi, yaitu menolak wisatawan asal Tiongkok datang ke Jabar, menolak acara Kirab Budaya Jabar yang akan diadakan di Cirebon karena disinyalir akan jadi acara yang mempertontonkan kemusyrikan. Serta menolak pendirian gereja terbesar se-Asia Tenggara yang akan dibangun di Ciwaruga Bandung. (*)

    Oleh: abdul basir / bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links