DPRD Minta Pemprov Kaji Ulang Kondisi Lingkungan
- 8 Desember 2024 | 20:20:00 WIB
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - DPRD Jabar berkomitmen mendorong percepatan pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Jawa Barat. Totalnya 16 daerah yang diproyeksikan menjadi daerah otonom baru.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono menyebutkan, sudah ada sembilan daerah yang tengah bersiap untuk menjadi daerah otonom baru dan ada tujuh yang sedang dipersiapkan jadi totalnya ada 16 daerah.
9 Daerah tersebut, yakni Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur. Kemudian Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan yang terakhir adalah Kabupaten Subang Utara.
"Jadi mereka melakukan hearing dengan Komisi I khususnya yang juga turut mendampingi pimpinan DPRD yang pada itinya mereka menegaskan kembali terkait dengan aspirasi masyarakat diwilayah-wilayah tersebut untuk segera menjadi daerah otonomi baru dan tentunya itu tidak mudah. Perlu ada berbagai macam persiapan dari mulai administratif sampai ke politis," ujar Ono, Selasa (27/11/2024).
Ono menambahkan, dalam hal ini DPRD Provinsi Jawa Barat sangat berkomitmen untuk mendukung pemekaran di Jawa barat. Apalagi berdasarkan kajian yang sudah dilakukan sejak 1982 agar dibentuk hingga mencapai 42 kabupaten kota di Jawa Barat.
"Sehingga insya allah kita dengan Pemprov Jawa Barat akan segera menyusun agenda yang nanti dimulai dengan rapat konsultasi dengan Kemendagri dan juga DPR RI komisi II," katanya.
Hal itu, lanjut Ono, tentu akan melalui proses yang cukup panjang, dapat diawali dengan mengadakan forum-forum diskusi yang formal, semi formal dan bahkan informal untuk isu terkait dengan kepentingan CDOB di Jawa Barat yang akan terus menjadi perbincangan dimasyarakat Jawa Barat.
"Yang jelas kehadiran daerah-daerah baru ini akan terus menjadi perhatian kami sebagai pemangku kebijakan dan ini akan menjadi program prioritas dalam pembangunan Jawa Barat kedepan," tutupnya. (*)
bas
0 KomentarKPU Jabar melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi untuk Pilkada Serentak Selengkapnya..
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui Selengkapnya..
Kemendikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG), kembali membuka penerimaan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu. Selengkapnya..
MASYARAKAT Jabar semestinya menyadari sepenuhnya bahwa ada Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Selengkapnya..
KPU Kota Bekasi resmi mengumumkan hasil rekapitulasi pilkada 2024 Paslon Ridho no urut 3 dinyatakan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.