Ini Perkiraan Susunan Pemain Persib vs Borneo FC
- 22 November 2024 | 06:30:00 WIB
PERTARUNGAN sengit antara 2 tim papan atas Liga 1 bakal terjadi di Stadion GBLA, Jumat (22/11/2024) malam, saat Persib Bandung menjamu Borneo FC.
PERTARUNGAN sengit antara 2 tim papan atas Liga 1 bakal terjadi di Stadion GBLA, Jumat (22/11/2024) malam, saat Persib Bandung menjamu Borneo FC.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Kuningan-- Wacana terkait pemekaran sebagian wilayah Jawa Barat khususnya Cirebon dengan terbentuknya provinsi baru yaitu Provinsi Cirebon memang sudah lama menjadi sebuah wacana dan cukup menjadi sorotan. Jika pembentukan Provinsi Cirebon disetujui maka sebagian besar wilayah timur Jawa Barat di antaranya Kabupaten Kuningan, Indramayu, Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon akan menjadi satu buah provinsi baru bernama Provinsi Cirebon.
Deni Hamdani seorang Birokrat Senior Wilayah Tiga Cirebon memaparkan bahwa pembentukan Provinsi Cirebon akan lebih mempermudah pelayanan dan pengelolaan masyarakat serta percepatan pembangunan di Wilayah Tiga Cirebon dengan potensi besar di bidang pangan, energi, ekonomi dan pariwisata yang dimiliki, terlebih selama berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Deni, percepatan pelayanan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar moral dari pembentukan Provinsi Cirebon ini. "Ya pembentukan Provinsi Cirebon ini Provinsi Jawa Barat wajib mendukung!" tegas Deni kepada wartawan di Kuningan, Minggu (27/10/2024).
"Karena kita menyeimbangkan bagaimana solusinya masyarakat sejahtera! Kita tidak perlu bicara kewenangan segala macam lah, terlepas dari zona provinsi dan lain sebagainya ya kita buat masyarakat semuanya." ujar Deni.
Selain itu ia juga menambahkan bahwa sekarangdengan posisi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 50 juta jiwa menjadi beban yang berat.
"Namanya pemerintahan kan mestinya melayani, mensejahterakan masyarakatnya, targetnya seperti apa kan? Kalau masih dikontrol oleh provinsi yang demikian besar ini dengan permasalahan Kota Bandung yang rumit, sampahnya, lalu lintasnya kemudian juga kepadatan penduduknya, tata ruangnya, lingkungannya kemudian ditambah lagi dengan Bogor Raya sama juga seperti itu penyangga Jakarta, atau kawasan purwasuka juga sebesar itu juga ya."
Deni juga mengungkapkan bahwa beberapa daerah yang terdampak hal tersebut di antaranya adalah wilayah Jawa Barat timur seperti Kabupaten Kuningan, Indramayu Majalengka, Cirebon dan Kota Cirebon.
"Otomatis kan kalo kita ingin percepatan bagaimana pelayanan berfungsi, hak masyarakat mendapatkan kesehatan yang layak, yang ideal, pendidikan yang layak yang ideal, pekerjaan yang layak, kenapa tidak? Cirebon juga, orang Kuningan juga, orang Majalengka juga bisa memberikan satu pemikiran kenapa tidak kita membentuk Provinsi Cirebon?" ungkapnya.
Bagi Deni, pembentukan Provinsi Cirebon ini bukan hanya sekedar persoalan wilayah yang terlalu luas, namun ini sudah menjadi masalah percepatan kesejahteraan masyarakat yang harus segera dilakukan terlebih wilayah tiga Cirebon hari ini menjadi wilayah dengan banyaknya kasus kemiskinan yang terjadi, padahal wilayah tersebut merupakan wilayah strategis.
"Dengan posisi Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu yang demikian strategis ini ya bukan berarti kita bicara adil tidak adil pembangunannya, tapi kita bicara percepatan itu bagaimana?" pungkas Deni.
Deni bukan hanya melihat posisi strategis dari wilayah tersebut namun ia justru melihat wilayah strategis namun wilayah tersebut merupakan wilayah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Ia melihat adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah provinsi terhadap wilayah tersebut.
"Wilayah Tiga Cirebon ini kantong kemiskinan loh! Kuningan, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Majalengka itu sebagai kantong kemiskinan. Artinya ada kebijakan yang belum linear antara kabupaten atau kota dengan provinsinya," tandasnya.
Menurut kacamata Deni ada beberapa faktor yang menjadi sebab ketidaksesuaian tersebut salah satunya adalah banyaknya resource potensi dari wilayah tiga Cirebon yang diambil oleh provinsi namun wilayah tiga Cirebon tidak diberikan ruang serta sokongan untuk bertumbuh lebih baik, dalam artian pemerintah provinsi tidak serius dalam mengembangkan daerah tersebut.
"Indramayu, Cirebon kan kantong pangan padi kan? Palawija segala macam tapi kenapa kok di sini wilayah tiga cirebon tinggi angka kemiskinannya, makin ekstrim lagi. Jadi harus ada satu terobosan pemerintahan. ya salah satunya menurut saya kacamata saya ya kenapa tidak." tuturnya.
Hal itu yang paling mendasar menurut Deni sebagai dasar pembentukan Provinsi Cirebon, karena menurut Deni semakin kecil wilayahnya maka semakin cepat pertumbuhannya. "Semakin simpel pemerintahan dibentuk semakin mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Makanya provinsi cirebon itu kalau dibentuk akan semakin simpel kedekatan antara provinsi dengan masyarakatnya." tambahnya.
Ia uga menegaskan kepada pihak legislatif atau anggota dewan di tingkat Provinsi Jawa Barat seharusnya ikut mengkaji dan mengawal proses pembentukan Provinsi Cirebon demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Pembentukan provinsi Cirebon ini wajib dikaji juga oleh dewan jawa barat yang dapil wilayah tiga Cirebon. wajib mereka itu wajib dong, Impact daripada mereka biat wilayah tiga Cirebon seperti apa gitu kan?” pungkas Deni.***
ude
0 KomentarDINAS Ketenagakerjaan Kota Bekasi melaksanaan kegiatan Job Fair II tahun 2024 di Mega Bekasi Hypermall Kamis Selengkapnya..
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).