JuaraNews Bandung  - Buky Wibawa diusulkan jadi ketua DPRD Jabar periode 2024-2029. Buky Wibawa siap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan DPRD Jabar.

Pihaknya pun berjanji bakal bekerja cepat menyelesaikan berbagai persoalan di Jawa Barat sesuai dengan tugas fungsi DPRD. 

Salah satu yang menjadi prioritas adalah, masalah tata ruang, lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, stunting, pengangguran, kebudayaan dan masih banyak lagi persoalan yang harus segera diselesaikan.

“Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan DPP Partai Gerindra yang sudah memberikan mandat untuk menjadi calon Ketua DPRD Jawa Barat definitif periode 2024-2029,” kata Buky Wibawa, Kota Bandung, Selasa (1/10/2024). 

Hal ini kata Buky Wibawa, merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik, dan maksimal karena Jabar memiliki banyak pekerjaan rumah, masih banyak yang perlu diperhatikan. 

“Mudah-mudahan DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 bisa dimaksimalkan,” tegasnya.

Buky pun berjanji dalam kepemimpinannya, Anggota DPRD Jawa Barat dipastikan akan disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satunya selalu hadir dalam setiap rapat paripurna. 

Pihaknya akan berkomunikasi dengan ketua fraksi agar melakukan pembinaan supaya anggota DPRD Jawa Barat memperhatikan tugas, dan fungsinya sebagai anggota DPRD. 

Pada berita sebelumnya disebutkan, calon pimpinan DPRD Jawa Barat definitif periode 2024-2025 telah diumumkan dalam rapat paripurna. Calon pimpinan DPRD Jawa Barat definitif masa jabatan 2024-2029 tersebut diantaranya; Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, Wakil Ketua I Iwan Suryawan, Wakil Ketua II M.Q. Iswara, Wakil Ketua III Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat IV Acep Jamaludin.

Rapat paripurna pengumuman usulan calon pimpinan DPRD Jawa Barat definitif masa jabatan 2024-2029 tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Barat sementara Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sementara Iwan Suryawan. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*)

bas