Forwades Setuju Menteri LH Benahi TPA Burangkeng
- 2 Desember 2024 | 21:51:00 WIB
FORWDES setuju dan mendukung penuh Menteri Lingkungan Hidup (KLH) RI dalam membenahi TPA Burangkeng.
FORWDES setuju dan mendukung penuh Menteri Lingkungan Hidup (KLH) RI dalam membenahi TPA Burangkeng.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin memastikan tidak ada perundungan di sekolah selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Hal itu dikarenakan hingga saat ini di masa MPLS belum mendapatkan informasi, Dirinya berharap selama Kegiatan MPLS tidak terjadi aksi-aksi perundung kepada siswa-siswi baru di sekolah wilayah Jawa Barat.
“Belum ada, mudah-mudahan tidak ada,” Katanya usai melakukan kunjungan ke SMK 1 Negeri Bandung, Rabu, (17/7/2024).
Dirinya meminta kepada seluruh masyarakat atau orang tua siswa apabila mendapatkan laporan terkait aksi perundung agar segera, melaporkan kepada pihaknya. Nantinya pihaknya, akan menindaklanjuti terkait laporan tersebut.
“kami terbuka kalau ada laporan kalau ada informasi kami telusuri dan tindak lanjuti,” ungkapnya
Bey menyebut bahwa selama proses MPLS itu, dirinya melakukan kunjungan ke beberapa sekolah guna memastikan proses MPLS berjalan lancar.
“Hari pertama MPLS, pertama ke Bekasi, kedua Parongpong dan hari ini kita di SMKN 1 Kota Bandung,” sebutnya
Ia pun sangat senang melihat antusiasme para siswa-siswi yang ikut dalam kegiatan MPLS. Terlebih menurutnya para siswa sangat bergembira dalam kegiatan MPLS.
“Hari ini saya senang melihat siswa barunya, karena bergembira dan senang mendengar yel-yelnya cukup menyenangkan dan memberikan semangat,” tuturnya.
Tak hanya itu dirinya menjamin bahwa, di sekolah-sekolah di Jawa Barat tidak akan ada pungutan. Terlebih pihaknya sudah mengingat bahwa di lingkungan sekolah tidak boleh ada pungutan.
“Pungutan juga kami sudah ingatkan dan juga ada edaran tidak boleh ada pungutan,” tandasnya. (*)
bas
0 KomentarFORWDES setuju dan mendukung penuh Menteri Lingkungan Hidup (KLH) RI dalam membenahi TPA Selengkapnya..
KUASA hukum Yayasan Kawaluyaan Pandu (YKP) RS Kebonjati R. Yoga Irawan mendesak PN Bandung segera menetapkan akta pencabutan hak-hak pihak yang Selengkapnya..
KPU Jabar segera menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti langkah ke depan pasca diberhentikannya Ummi Selengkapnya..
MAHASISWA Magister Manajemen Universitas Pamulang (Unpam).melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Selengkapnya..
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan KPUD Jabar Ummi Wahyuni dari Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
MAHASISWA Magister Manajemen Universitas Pamulang (Unpam).melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB