JuaraNews, Bandung - Dwi Anggoro Ismukurnianto selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara (PPSDM Geominerba) membuka Diklat Resolusi Konflik di Wilayah Pertambangan secara resmi bertempat di Gedung Diklat PPSDM Geominerba, (6/11/23).

Ismu mengucapkan selamat datang kepada 10 orang peserta yang berasal dari perusahaan pertambangan di Indonesia “Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan Selamat Datang kepada Bapak dan Ibu peserta Diklat di Kota Bandung” ucapnya.

Lalu, Ismu menjelaskan kenapa kegiatan pertambangan mineral dan batubara memiliki risiko terjadinya konflik. 

“Kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang yang sangat riskan akan terjadinya konflik di kawasan kegiatan operasional pertambangan tersebut”.

Dengan adanya perbedaan nilai/perbedaan cara pandang akan menimbulkan benturan kepentingan ini. Apabila konflik dikelola dengan baik, maka perubahan positif yang akan terjadi, namun sebalikya manajemen konflik yang tidak baik dapat menuju perubahan yang buruk bahkan bersifat destruktif.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara (PPSDM Geominerba) sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan sektor Geologi, Mineral, dan Batubara ini menggelar Diklat Resolusi Konflik di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Lanjut, Ismu menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut “Diklat ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang kompeten, khususnya Tim yang pekerjaannya berkaitan dengan kegiatan Public Relation, sehingga kedepannya akan mampu memahami peranan Resolusi Konflik bagi. lingkungan masyarakat sekitar tambang, mengetahui bagaimana cara pengelolaan mengelola konflik yang baik dan tepat sasaran, dan mampu menciptakan solusi dari isu-isu sosial ataupun konflik yang mungkin timbul dari kegiatan operasional pertambangan” imbuhnya. (*)

Rdsp