free hit counter code DPR RI Setujui Agus Subiyanto jadi Panglima TNI - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    DPR RI Setujui Agus Subiyanto jadi Panglima TNI
    (detik.com) Jenderal Agus saat fit and proper test di Komisi I

    DPR RI Setujui Agus Subiyanto jadi Panglima TNI

    • Senin, 13 November 2023 | 13:04:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - DPR RI menyetujui KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menduduki jabatan Panglima TNI.

     

    Jendeal Agus mendapat persetujuan legisltatif setelah Komisi I DPR menggelar fit and proper test di di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023) siang. Seperti periode-periode jabatan Panglima TNI sebelumnya, DPR selalu menyetujui usulan pemerintah yang memajukan Jenderal Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI.

     

    "Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam konferensi pers seusai menggelar uji kelayakan dan uji kepatutan.

     

    DPR sendiri akan mengesahkan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI dalam rapat paripurna pada 21 November 2023 mendatang.

     

    "Kemungkinan minggu depan ada paripurna tanggal 21 (November). Jadi insya Allah tanggal 21," kata Meutya.

     

    Selain itu, Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan digantikan Jenderal Agus Subiyanto.

     

    "Menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono sebagai panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya," kata Meutya Hafid.

     

    Jenderal Agus Jamin TNI Netral dalam Pemilu
    Sementara itu, Jenderal Agus berkomitmen memberikan jaminan netralitas TNI pada Pemilu 2024. "Kita sudah mempunyai UU No 34/2023, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Kita juga ada UU No 7/2017, jika melanggar, bisa dijatuhi hukuman pidana atau hukuman disiplin," ujar Agus saat saat konferensi pers bersama Ketua Komisi 1 DPR RI Metya Hafid.

     

    "Jangan ragukan TNI, kita sudah tekankan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan," tegas Agus.

     

    Menjawab pertanyaan wartawan, Agus juga membantah dipilihnya dia sebagai Penglima TNI karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Karena sebelumnya, Agus sempat mengenal Jokowi saat masih menjadi Wali Kota Solo, dan dirinya menjabat Dandim 0735/Surakarta pada periode 2009-2011.

     

    "Saya kan bukan hanya bertugas di Solo, tapi pernah ditugaskan di sjumlah tempat. Kebetulan saja saya kenal dengan Pak Jokowi (saat di Solo)," jelas Agus.

     

    "Saya pernah jadi Danrem di Bogor, saya dekat dengan Bima Arya (Wali Kota Bogor). Saya pernah jadi Pangdam III/Siliwangi, sya juga dekat dengan Pak Ridwan Kamil (mantan Gubernur Jabar) dan Pak Uu (Ruzhanul Ulum, mantan Wagub Jabar). Sampai sekarang saya tetap dekat. Karena saat saya menjabat, saya selalu bareng-bareng dalam Forkopinda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)," papara Agus.

     

    Dalam fit and proper test tersebut, Agus menyampaikan visi 'PRIMA', yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif. Hal ini untuk membangun institusi yang memiliki daya tahan.

     

    "Dalam pandangan saya guna terlaksananya semua tugas TNI yang telah ditetapkan saya memiliki visi TNI yang PRIMA, yaitu TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Dalam rangka membangun institusi TNI yang memiliki daya tahan dan daya tempur guna menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, dan tantangan yang akan membahayakan integritas bangsa dan negara," papar Agus. (*)

    Oleh: deni mulyana sasmita / den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas
    Sekda Herman Kembali Ingatkan Netralitas ASN

    Editorial



      sponsored links