Pemkot Sediakan Kantong Parkir di Sekitar Braga
- 4 Mei 2024 | 17:02:00 WIB
PEMKOT Bandung menggelar Program Braga Free Vehicle (Braga Bebas Kendaraan) pada 4-5 Mei 2024.
PEMKOT Bandung menggelar Program Braga Free Vehicle (Braga Bebas Kendaraan) pada 4-5 Mei 2024.
PEMILIHAN Umum Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menghasilkan sejarah baru.
JuaraNews Bandung - Bandung Heritage menyesalkan bangunan cagar budaya Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom yang terkena imbas dari proyek pembangunan jembatan layang (flyover) Ciroyom.
"Kami kaget karena tiba-tiba ada rencana pembangunan flyover dari arah Jalan Ciroyom nyebrang ke arah Jalan Arjuna yang berimbas terpotongnya bagian depan RPH Ciroyom," Kata Ketua Bandung Heritage Aji Bimarsono di Jalan Braga Bandung, Selasa (5/9/2023).
Menurutnya, seharusnya ada transparansi dari pemerintah akan proyek strategis nasional seperti kereta cepat Jakarta Bandung yang belakangan baru diketahui memerlukan kereta Feeder karena Kereta Cepat berhenti di Statsiun Padalarang. Guna mendukung kereta feeder ini maka salah satunya dibuat flyover Ciroyom.
"Jika ada proyek starategis apalagi yang bersifat nasional kan harusnya di diskusikan terlebih dahulu untuk mendapatkan solusi terbaik. Meski ini adalah pembangunan strategis, tapi di Kota Bandung juga ada yang strategis yakni kelestarian cagar budaya." tegas Aji.
"Jadi jangan sampai mengorbankan atas nama pembangunan program strategis pusat (nasional) atau daerah." Imbuhnya.
Aji menuturkan jika berbicara mengenai bangunan cagar budaya, kita tidak hanya melihat dari fisik bangunannya saja. Akan tetapi lengkap dengan lingkungan pendukung yang ada sekitarnya.
"Seperti RPH Ciroyom ini dibangun oleh pemerintah Belanda berdekatan dengan jalan kereta dan lapangan terbang. Hal ini tentu ada tujuannya, contohnya untuk memudahkan pengiriman dan pendistribusian hewan ternak," ujarnya.
Aji menambahkan kami mendesak pemerintah untuk meninjau kembali proyek dari flyover Ciroyom ini, termasuk perizinannya. "Karena hingga saat ini TACB belum memberikan rekomendasi sehingga (seharusnya) izin membangun atau persetujuan bangunan gedung" pungkasnya.
Bandung Heritage juga akan mengkaji apakah akan menggugat secara hukum atas pembangunan Kereta Cepat. "Kami akan membahas apakah perlu menggugat secara hukum atas terdampaknya RPH yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya kelas A tersebut," ungkap Aji.
Bandung Heritage juga akan mengajak pihak pihak lain untuk bersama sama mempertahankan RPH tersebut. "Kalau ini sampai terkena dampak pembangunan fly over, ini merupakan preseden buruk yang harusnya pemerintah juga ikut mempertahankan bangunan cagar budaya seperti RPH ini,"tutup Aji.
Dalam diskusi tersebut hadir juga beberapa elemen yang menyesalkan sikap pemerintah bila sampai merombak bagian depan dari RPH tersebut.
Dalam diskusi di jalan Braga itu hadir beberapa pendiri Bandung Heritage seperti Francess Affandi, Hilwan Saleh, David,dll. (*)
bas
0 KomentarPEMKOT Bandung menggelar Program Braga Free Vehicle (Braga Bebas Kendaraan) pada 4-5 Mei 2024. Selengkapnya..
PELAKU pembunuhan sadis terjadi di Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Selengkapnya..
GELARAN acara halal bi halal dengan tema Penguatan Kemitraan Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan dalam mensukseskan pendidikan vokasi Indonesia Selengkapnya..
SEKDA Herman Suryatman menghadiri Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di Bandung, Kamis Selengkapnya..
MANTAN Wakil Bupati (Wabup) KBB Ernawan Natasaputra mulai menargetkan kendaraan politiknya ke Partai Gerindra. Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
LAYANAN Mobil SIM Keliling Online hadir di sejumlah tempat di wilayah Kota Bandung Raya. Berikut ini jadwal dan lokasinya:
ALKISAH ada seekor rusa yang sedang hamil dia mengalami sakit karena akan melahirkan.
GELARAN acara halal bi halal dengan tema Penguatan Kemitraan Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan dalam mensukseskan pendidikan vokasi Indonesia maju.
PARTAI Demokrat Jawa Barat tak mau hanya menjadi kendaraan politik pinjaman dalam perhelatan Pilkada serentak 2024.