free hit counter code Polemik Ponpes Al Zaytun Ditarik Pemerintah Pusat - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Istimewa


Opini


    Polemik Ponpes Al Zaytun Ditarik Pemerintah Pusat

    Polemik Ponpes Al Zaytun Ditarik Pemerintah Pusat

    JuaraNews Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan polemik Ponpes Al-Zaytun sudah ditarik ke pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

     

    "Terkait Al-Zaytun tidak ada informasi baru. Silakan menunggu paparan teknis dari Pak Menko (Mahfud MD). Sudah ditarik di level Menko Polhukam. Tugas saya oleh Pak Menko hanya poin ketiga, mengamankan, menjaga kondusivitas sosial politik di wilayah Jawa Barat," katanya di Gedung Sate, Senin (26/6/2023).

     

    Dengan dilimpahknya ke Pemerintah Pusat,  Kata Emil saapaan akaranya, Tim Investigasi yang dibentuknya akan berakhir dan selesai tugasnya per selasa besok. Pemprov Jabar, lanjutnya tinggal menunggu keputusan langsung dari Kemenpolhukam.

     

    "Tim Investigasi sudah selesai per Selasa besok. Jadi sekarang reguler saja. Ada gerakan, dihimbau, diantisipasi oleh Polres Indramayu. Dinamika beda saat arahnya kemana. Akan ada tindakan terukur. Serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah pusat dalam waktu dekat, besok atau lusa," tandasnya.

     

    Emil menambahkan, dalam proses lanjutan, aspek hukumnya saja menjawab disana karena kalau harus menunggu, sehingga terombang-ambing oleh waktu yang tidak bisa ditentukan.

     

    "Sementara bukti-bukti sudah begitu banyak, laporan masyarakat. Enggak menunggu, dijawab saja di pengadilan kalau arahnya menuju persidangan," tandasnya. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Ruwatan Untuk Sarana Dakwah Agama Islam
    Sambut Bulan Suci Ramadhan Dengan Hati Gembira
    TPPAS Legok Nangka Ditargetkan Beroperasi di 2028
    Pemprov Relokasi Rp4 T untuk Program Prioritas
    Nusron Akui Pagar Laut Ulah Onum ATR/BPN

    Editorial



      sponsored links