free hit counter code Dinsos Jabar Dorong Pelayanan Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Dinsos Jabar Dorong Pelayanan Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis

    Dinsos Jabar Dorong Pelayanan Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis

    JuaraNews Bandung - Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat terus berupaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang optimal terhadap gelandangan dan pengemis (Gepeng).

     

    Kepala Dinsos Jabar, Dodo Iskandar mengatakan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap gepeng perlu dilakukan karena pihaknya prihatin dengan persoalan-persoalan mereka alami.

     

    "Gelandang dan pengemis memiliki berbagai permasalahan, kenapa mereka susah memiliki rumah, tidak dapat jaminan sosial dan kesehatan. Paling mendasar itu  karena mereka tidak terdaftar, tidak punya KTP," Kata Dodo, di Kegiatan Forum Kerjasama Tripartit Plus Griya Bina Karya Dinas Sosial di Provinsi Jawa Barat, di Kota Cimahi, Kamis (16/3/2023).

     

    Maka dari itu, katanya pendataan administrasi kependudukan terhadap gepeng menjadi langkah awal pihaknya untuk membantu persoalan-persoalan yang mereka hadapi, sebelum nantinya akan dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh dinsos di seluruh kota/kabupaten.

     

    "Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, salah satunya administrasi kependudukan maka kita berdayakan. Sedang pendataan, meskipun sudah ada data saya merasa belum seluruhnya terdata," ucapnya.

     

    Kendati begitu, katanya, untuk mengatasi persoalan gepeng ini perlu adanya kolaborasi dari semua pihak. Maka dari itu pihaknya sengaja membuat forum kerjasama tripartit plus griya bina karya yang dihadiri seluruh stakeholder.

     

    Tidak hanya pemerintah atau stakeholder, tapi juga dunia usaha, termasuk media ikut membatu untuk mempublikasinya kepada masyarakat.

     

    "Tentu harus membutuhkan kolaborasi agar pemerintah khususnya dinas bisa menanganinya. maka tadi dinkes, disdukcapil, dinas tenaga kerja dll, itu harus ikut menangani masalah ini," tandasnya. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Doa Bersama Jelang Pilkada dan Pecahkan Rekor MURI
    Eks Caleg PSI Bekasi Alihkan Dukungan ke Ridho
    Doa Bersama Untuk Kelancaran Pilkada Serentak
    Demokrat Jabar Sosialisasikan Dedi-Erwan
    BPBD Turunkan Dua Tim Pusdalops ke Lokasi Banjir

    Editorial



      sponsored links