Igbonefo Siap Main sebagai Gelandang Bertahan
- 19 Maret 2024 | 01:22:00 WIB
KRISIS gelandang bertahan di Persib jelang laga kontra Bhayangkara FC, 28 Maret 2024, tampaknya mulai menemui titik terang.
KRISIS gelandang bertahan di Persib jelang laga kontra Bhayangkara FC, 28 Maret 2024, tampaknya mulai menemui titik terang.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
PROVINSI Jawa Barat memilik Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup. Perda tersebut didasari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
JuaraNews Bandung - Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat terus berupaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang optimal terhadap gelandangan dan pengemis (Gepeng).
Kepala Dinsos Jabar, Dodo Iskandar mengatakan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap gepeng perlu dilakukan karena pihaknya prihatin dengan persoalan-persoalan mereka alami.
"Gelandang dan pengemis memiliki berbagai permasalahan, kenapa mereka susah memiliki rumah, tidak dapat jaminan sosial dan kesehatan. Paling mendasar itu karena mereka tidak terdaftar, tidak punya KTP," Kata Dodo, di Kegiatan Forum Kerjasama Tripartit Plus Griya Bina Karya Dinas Sosial di Provinsi Jawa Barat, di Kota Cimahi, Kamis (16/3/2023).
Maka dari itu, katanya pendataan administrasi kependudukan terhadap gepeng menjadi langkah awal pihaknya untuk membantu persoalan-persoalan yang mereka hadapi, sebelum nantinya akan dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh dinsos di seluruh kota/kabupaten.
"Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, salah satunya administrasi kependudukan maka kita berdayakan. Sedang pendataan, meskipun sudah ada data saya merasa belum seluruhnya terdata," ucapnya.
Kendati begitu, katanya, untuk mengatasi persoalan gepeng ini perlu adanya kolaborasi dari semua pihak. Maka dari itu pihaknya sengaja membuat forum kerjasama tripartit plus griya bina karya yang dihadiri seluruh stakeholder.
Tidak hanya pemerintah atau stakeholder, tapi juga dunia usaha, termasuk media ikut membatu untuk mempublikasinya kepada masyarakat.
"Tentu harus membutuhkan kolaborasi agar pemerintah khususnya dinas bisa menanganinya. maka tadi dinkes, disdukcapil, dinas tenaga kerja dll, itu harus ikut menangani masalah ini," tandasnya. (*)
bas
0 KomentarKPU Jabar mengaku molornya proses rekapitulasi di tingkat provinsi dikarenakan belum beresnya rekapitulasi di tingkat kabupaten bekasi. Selengkapnya..
BELAKANGAN ini cuaca ekstrem melanda wilayah bandung raya, cuaca ekstrim berupa angin kencang dan hujan sedang hingga Selengkapnya..
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat nasional pada 20 Maret 2024 Selengkapnya..
PULUHAN KK atau 180 jiwa dari dua desa di pesisir Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi diungsikan imbas terkena terjangan ombak Selengkapnya..
PENJABAT Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengikuti tarawih berjamaah di Masjid Mungsolkanas, Jalan Cihampelas No 61, Kota Bandung, Jumat Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat nasional pada 20 Maret 2024 mendatang.