blog counter
PT POS

Hot News


JN-TAM

Opini


    KPPU Terima 400 Laporan Kasus Persekongkolan Tender

    • Selasa, 29 November 2022 | 16:09:00 WIB
    • 0 Komentar


    KPPU Terima 400 Laporan Kasus Persekongkolan Tender

    JuaraNews Bandung - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI banyak menerima laporan kasus persekongkolan tender.

     

    Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean mengatakan sejak KPPU berdiri sudah menangani kurang lebih ada 400 kasus persekongkolan tender.

     

    "Rata rata pelaku usaha. Maka saya melihat persekongkolan horizontal, Tapi persekongkolan akan melibatkan instansi untuk memfasiltasi persekongkolan agar lebih efektif," kata Gopprera di Kota Bandung, Selasa (29/11/2022).

     

    Menurut Gopprera dalam temuan indikasi persekongkolan dari Sabang sampai Merauke, paling banyak terkait anggaran pengadaan barang.

     

    Oleh karena itu, Gopprera menyebutkan bahwa dalam membuat kebijakan perlu berkolaborasi dengan LPKK terkait temuan-temuan yang menunjukkan dokumen penawaran yang dikerjakan bersama-sama.

     

    "Pokja (Kelompok Kerja) apabila menemukan dua indikasi, misalnya ada terjadi kesamaan dokumen kesamaan secara teknis, misalnya metode kesamaan persis harus berbeda dong," jelasnya.

     

    Di Bandung misalnya, Gopprera menyebut ada satu kasus persekongkolan tender yang dilaporkan. sementara keseluruhan di Jawa Barat ada 4 kasus laporan.

     

    Oleh karenanya, perlunya edukasi bagi masyarakat terkait pelaporan kasus persekongkolan tender tersebut.

     

    "Jadi dengan memberitakan itu kalau ada persekongkolan bisa lapor ke KPPU. Mudah-mudahan laporan makin banyak kepada kami, artinya peran masyarakat bisa membantu, karena kita sangat terbanyak jumlahnya," ungkapnya.

     

    Gopprera memastikan kerahasiaan identitas jika ada masyarakat yang melaporkan kasus persekongkolan tender.

     

    "Pelapor identitasnya dirahasiakan. Sudah 22 tahun kita berdiri tidak membocorkan identitas pelapor," bebernya.

     

    Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah III KPPU Lina Rosmiati mengakui bahwa memang ada indikasi pelaporan tender atau pelanggaran persaingan usaha yang terjadi di Jawa Barat.

     

    Maka dari itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaporan kasus persekongkolan tender tersebut.

     

    "(Masyarakat) dapat melaporkan ke KPPU Kantor Wilayah III, tapi tujuan suratnya ke ketua KPPU, Nanti langsung diproses administrasi," tandasnya. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Wabendum Demokrat Jabar Minta Generasi Muda Tak Takut Berpolitik
    Minyakita Langka di Bandung, Ini Penyebabnya!
    Tarif Pelayanan Air Minum di Kota Bandung Batal Naik!
    Sambangi Gedung Sate, Ortu Siswa Tolak Rencana Penggusuran SDN Pondok Cina 01
    Cegah Penculikan Anak, Wali Kota Bandung Imbau Orang Tua Tingkatkan Kewaspadaan
    Berita Terdahulu

    Info Kota


    Data Statik Covid-19


    DATA COVID-19 INDONESIA

    😷 Positif:

    😊 Sembuh:

    😭 Meninggal:

    (Data: kawalcorona.com)

    Ads