Pembangunan Cikembulan Pass Akhirnya Dihentikan
- 13 September 2024 | 18:41:00 WIB
PEMBANGUNAN di Pantai Cikembulan Pass Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kab. Pangandaran yang menuai protes warga akhirnya dihentikan.
PEMBANGUNAN di Pantai Cikembulan Pass Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kab. Pangandaran yang menuai protes warga akhirnya dihentikan.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
Bandung, Juaranews – Akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak April 2021 dan belum mendapatkan pesangon, Buruh korban korban PHK berunjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (29/9/2022). Mereka menuntut agar hakim mengabulkan gugatan yang mereka tujukan kepada perusahaan yang mempekerjakannya.
Aksi demonstrasi sengaja digelar di PN Bandung karena mereka pun menuntut Majelis Hakim PN Bandung mengabulkan gugatan mereka kepada pihak perusahaan.
DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, total karyawan yang di-PHK itu sebanyak 1.142 karyawan. Menurut Roy, usai di-PHK, mereka melayangkan gugatan ke PN Bandung karena tak mendapatkan uang pesangon dan THR tahun 2021. Karyawan perusahaan itu diketahui sudah tak bekerja sejak April 2021 lalu.
"Teman buruh tidak dipekerjakan, di-PHK pesangonnya tidak dibayar, THR 2021 tidak dibayar, upah yang sudah bekerja juga pun tidak dibayar, dan mereka tidak boleh masuk (bekerja)," ungkap Roy dalam aksi demonstrasi tersebut.
Roy menegaskan, mengacu pada Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, setiap karyawan ini berhak mendapatkan uang pesangon senilai Rp100 juta hingga Rp120 juta, belum termasuk THR dan upah para karyawan yang belum dibayarkan.
"Kalau gugatan kita sesuai dengan undang-undang itu sekitar Rp100 juta hingga Rp120 juta per orang di luar THR dan gaji," katanya.
Pihaknya pun berharap, Majelis Hakim PN Bandung memberikan putusan yang adil dalam perkara tersebut tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Adapun keputusan majelis hakim akan dibacakan pada tanggal 5 Oktober 2022 mendatang.
"Tinggal keyakinan hakim untuk memutuskan perkara ini dan tidak ada pengaruh intervensi lain," kata Roy.
Aep
0 KomentarPEMBANGUNAN di Pantai Cikembulan Pass Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kab. Pangandaran yang menuai protes warga akhirnya dihentikan. Selengkapnya..
PC ANSOR Kota Bekasi meminta BPK dan BAZNAS Pusat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Bekasi. Selengkapnya..
SIDANG Kabinet digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/9/2024). Selengkapnya..
BEBERAPA hari ke belakang, cuaca ekstrem sedang menerpa beberapa wilayah Indonesia, Intensitas hujan tinggi berdampak pada gejala kebencanaan pohon Selengkapnya..
PEMPROV Jabar berkomitmen memperbanyak guru penggerak di SMK/SMA di Jabar pada tahun Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BEBERAPA hari ke belakang, cuaca ekstrem sedang menerpa beberapa wilayah Indonesia, Intensitas hujan tinggi berdampak pada gejala kebencanaan pohon tumbang
PARA santui HIMASAL Bekasi melaksanakan Istigosah & Hirzul Jausyanan di Ponpes Al Fath, Tambun Utara, Bekasi, Minggu (8/9/2024).