Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
- 21 November 2024 | 17:07:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat Toto Purwanto Sandi mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sebab, kata Toto kenaikan harga BBM bersubsidi sangat memberatkan masyarakat di tengah perekonomian masyarakat masih belum membaik.
"Demokrat Jawa Barat mendesak pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM. Karena kenaikan harga BBM memberatkan perekonomian rakyat," kata Toto di Bandung, belum lama ini.
Toto mengatakan fraksi Demokrat baik di DPRD Kota/Kabupaten provinsi hingga DPR RI terus menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
"Semua kader Demokrat secara serentak menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, bahwa kita juga terus suarakan di semua anggota DPRD, DPR RI," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax dan Solar pada awal September lalu.
Kenaikan tersebut, menimbulkan gelombang protes dari berbagai kalangan, baik masyarakat maupun mahasiswa dengan menggelar demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. (*)
bas
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).