JuaraNews, Bandung - DPRD Jawa Barat terus mengawasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah kepada masyarakat penerima.

Ketua DPRD Jabar, Taufik Hidayat mengatakan pengawasan dilakukan agar penyaluran BLT BBM tepat sasaran dan berjalan dengan lancar.

"Pemerintah menyalurkannya lewat Kantor Pos dan proses ini dikawal betul. Dewan mengawasi, sesuai dengan tugas kita,” kata Taufik Hidayat, kemarin.

Ia mengatakan masyarakat harus mengetahui bahwa pemerintah tidak menaikkan harga BBM dengan sekonyong-konyong.

Presiden, katanya, bahkan menyatakan bahwa kenaikan harga BBM ini adalah langkah terakhir yang tidak bisa dihindari, setelah memperhitungkannya dengan baik.

"Pemerintah sudah menghitung begitu, dan bukan hanya dari keputusan presiden, itu kan kata Pak Jokowi sudah bolak-balik (mengkaji). Itu pilihan yang terakhir,” katanya.

Penyaluran BLT BBM ini sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, pemerintah menyalurkan BLT BBM kepada sekitar 20,6 juta keluarga penerima manfaat di Indonesia mulai 1 September 2022.

Untuk wilayah Jawa Barat, berdasarkan data PT Pos Indonesia tercatat sebanyak 2.687.070 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BLT BBM. Bantuan ini disalurkan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

"Pemerintah sudah menghitung begitu, dan bukan hanya dari keputusan presiden, itu kan kata Pak Jokowi sudah bolak-balik (mengkaji). Itu pilihan yang terakhir,” katanya.

Penyaluran BLT BBM ini sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, pemerintah menyalurkan BLT BBM kepada sekitar 20,6 juta keluarga penerima manfaat di Indonesia mulai 1 September 2022.

Untuk wilayah Jawa Barat, berdasarkan data PT Pos Indonesia tercatat sebanyak 2.687.070 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BLT BBM. Bantuan ini disalurkan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. (*)

bas