Padat, Persib Lakoni 9 Laga hingga Akhir Tahun
- 22 November 2024 | 03:00:00 WIB
PERSIB kembali akan melakoni jadwal padat pada akhir November dan sepanjang Desemeber 2024 ini.
PERSIB kembali akan melakoni jadwal padat pada akhir November dan sepanjang Desemeber 2024 ini.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Komite SMAN 24 Bandung diduga meminta sumbangan sekolah kepada orang tua siswa saat rapat komite sekolah beberapa waktu lalu.
Pihak sekolah pun menjelaskan kronologi kasus yang dinilai mempermalukan orang tua siswa tersebut.
Melalui sambungan telepon Forum Wartawan Jabar (FWP) Ketua Komite SMAN 24 Kota Bandung Asep Kurnaedi menjelaskan kronologi yang sesungguhnya.
Kata, Asep, Komite SMAN 24 Kota Bandung melakukan rapat orangtua siswa (Ortusis) dengan orangtua kelas X, menyampaikan kesanggupan orangtua siswa menyumbang ke sekolah, dalam mendukung program-program unggulan SMAN 24 ke depan dan telah dipaparkan oleh Andang Segara, Plt Kepala SMAN 24 Kota Bandung.
Dilaksanakan, tanggal 5 September 2022, di kampus SMAN 24 Kota Bandung, Jalan AH Nasution.
Sedangkan pada tanggal 6 September 2022, rapat komite sekolah dengan orangtua kelas XI, lalu tanggal 7 September 2022 rapat dengan orangtua siswa kelas XII.
Hal tersebut menindaklanjuti keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat (Jabar) No 44 tahun 2022, mengenai komite sekolah.
Di dalamnya, juga mengatur mengenai diperbolehkannya orangtua siswa berperan aktif, memberikan sumbangan untuk peningkatan mutu pendidikan.
Asep pun menegaskan, saat rapat tidak ada paksaan, bagi orangtua siswa untuk menyumbang ke sekolah.
Dirinya pun menjelaskan bahwa kala rapat dengan orangtua siswa kelas X tidak ada masalah sama sekali, semua berjalan lancar, sesuai harapan.
Ketika dinyatakan soal anggaran yang dibutuhkan oleh SMAN 24 Kota Bandung untuk tahun ajaran 2022/2023, idealnya berapa? Kata Asep apabila melihat dari program kepala sekolah sekitar Rp 9 miliar, setelah dipotong bantuan dari pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Biaya Operasional Pemerintah Daerah (BOPD), maka kekurangannya sekitar Rp 5 miliar - Rp 6 miliar.
"Saat rapat ada yang sanggup menyumbang dari angka Rp 8 juta sampai yang tidak nyumbang juga ada," kata Asep, melalui sambungan telepon, Kamis (15/9/2022) sore.
Sedangkan saat rapat dengan orangtua siswa kelas XI dan kelas XII, komite sekolah hanya mengingatkan orangtua siswa kelas XI dan kelas XII yang saat awal putra putrinya masuk sekolah (kelas X), mau memberikan sumbangan.
Lanjutnya saat rapat dengan orangtua siswa kelas XI tidak ada masalah.
"Saya katakan tidak ada paksaan. Mangga ibu-ibu bapak-bapak apabila yang masih kosong (belum nyumbang sama sekali) bilih bade nyumbang, saya malu sama sekolah, saya bilang begitu," kata Asep.
Namun saat membahas dengan orangtua siswa kelas XII, dirinya mengungkapkan ada orangtua siswa yang ikut rapat yang menjadi provokator, mengajak jangan menyumbang.
"Saya katakan mau menyumbang berapa saja silahkan. Saya juga menggunakan Pergub ini (sebagai payung hukum), tidak ada paksaan sesuai kemampuan. Namun dia nanya lagi, karena tidak memperhatikan saya, malah ngobrol. Makanya saya tegur agar memperhatikan, supaya jelas dan tidak ada pemberitaan ke luar yang salah. Mungkin sakit hati sama saya," kata Asep.
"Ini juga untuk mendata orangtua yang sudah nyumbang tetapi belum terdata. Ada yang sudah dan belum," kata Asep.
Masih dikatakan Asep saat mendata orangtua yang belum memyumbang dia nanya ke orangtua karena dalam sekelas baru lima orang yang telah menyumbang.
"Takutnya ada orangtua siswa yang telah menyumbang tapi tidak tercatat karena ada selisih Rp 30 juta. Makanya saya suruh nanya ke wali kelas, kalau-kalau ada yang sudah memyumbang tapi belum terdata. Pokonya nggak ada yang dipermalukan secara perorangan," kata Asep.
Saat ditanya apakah dirinya ada niat mempermalukan orangtua siswa yang dimaksud, kata Asep dengan tegas, menjawab tidak."Kan sama, saya ini orangtua siswa juga," menegaskan.
Lebih lanjut, ada orangtua siswa yang mengatakan tidak transparansinya laporan mengenai sumbangan yang telah diberikan orangtua siswa kepada sekolah? Jawabnya orangtua siswa tersebut bisa mengeceknya langsung ke pihak sekolah.
Kata Asep, komite sekolah hanya memfasilitasi kebutuhan sekolah dari sumbangan orangtua siswa dan mengeluarkan uang sesuai permintaan sekolah.
"Saya mah tidak memegang uang, yang megang uang mah bendahara. Laporan ada perbulan," kata Asep.
Masih sehubungan dengan sumbangan, Asep pun memberikan perumpamaan mengenai kepantasan orangtua siswa memyumbang ke sekolah.
"Kita ini menitipkan anak di sekolah itu ya harus ada kepantasan. Atuh lamun bekel Rp 10 rebu mah sapoe, kencing di pom bensin juga tiga kali geus Rp 6 rebu lamun dikali 30 kali ka toilet sabaraha? kita saur abdi teh," kata Asep, mencontontohkan apa yang dikatakan di hadapan peserta rapat, tidak ada maksud lain.
"Jadi wajar lamun mere Rp 250 rebu untuk 25 hari pembelajaran. Itu juga bagi yang mampu. Serat nyalira bade nyumbang sabaraha ka sakola. Kalau yang nggak sanggup bilang aja," kata Asep.
Itu semua merupakan gaya berkomunikasi Asep dalam rapat orangtua siswa. Tidak ada maksud merendahkan orangtua siswa sama sekali. (*)
bas
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).