JuaraNews, Bandung - Fraksi PKS DPRD Jawa Barat dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab kenaikan menunjukkan sikap pemerintah yang tidak berempati kepada rakyat banyak.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu mengatakan sudah melakukan langkah-langkah penolakan kenaikan BBM bersubsidi ini dengan mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah.

Surat terbuka tersebut yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Jabar untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jabar dan Presiden Joko Widodo.

"Kami tidak akan berhenti menyuarakan hal ini baik di parlemen kota/kabupaten provinsi hingga pusat terus menyuarakan hal ini sampai ada perubahan harga kembali ke semula," tandasnya, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (8/9/2022).

Menurut Haru, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang kesulitan, baik karena dampak Pandemi Covid-19, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, lanjut ketua DPW PKS Jabar jelas memperparah kondisi tersebut khususnya masyarakat menengah bawah.

"Sehingga kami akan mengusulkan selain bansos di tingkat pusat agar juga disiapkan bansos di tingkat provinsi," katanya.

Haru menambah, dari uang yang ada Pemerintah provinsi di bikin untuk tidak terkait langsung dengan mengantisipasi tekanan ekonomi masyarakat.

"Nanti kita akan bicarakan dengan TAPD dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dan mudah-mudahan hasilnya ada kesepahaman," tambahnya. (*)

bas