Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
- 21 November 2024 | 17:07:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Wali Kota Depok Mohammad Idris belum lama ini mewacanakan Kota Depok bergabung ke dalam Jakarta Raya.
Menanggapi Hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi meminta usulan tersebut tidak ditanggapi secara serius.
Menurutnya, lebih baik Fokus pemekaran di beberapa wilayah di Jabar yang digodok oleh DPRD Jabar seperti Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
"Ya saya kira wali kota itu kan berwacana, namanya wacana antep lah (abaikan). Jangan diladeni, mau alasannya terkait IKN lah, mau masalah sosial lah, masalah banjir di DKI Jakarta lah," kata Sidkon di Bandung, belum lama ini.
"Tetapi kita bisa menilai bahwa Pak Wali Kota (Depok) tidak memiliki semangat Jawa Barat untuk memekarkan kabupaten kota yang selama ini sedang kita usung. Termasuk diantaranya bagaimana Kabupaten Bogor dimekarkan, ada Bogor Barat, Bogor Timur," tambahnya.
Sidkon menilai, daripada mengusulkan pembentukan Provinsi Jakarta Raya dengan alasan untuk menyelesaikan berbagai masalah di sekitar daerah penyangga ibu kota negara, lebih baik menguatkan peran Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
Kemudian yg keduanya, Megapolitan itu sudah ada BKSP. BKSP-nya saja tinggal dikuatkan kelembagaannya. Sehingga kolaborasi antara Jawa Barat dan DKI itu bisa memenuhi titik harapan yang diinginkan bersama sebagai sebuah lembaga kolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan," jelasnya.
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat ini menegaskan, semangat Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemekaran wilayah bukan berarti ingin melepaskan sebagian wilayahnya.
"Apalagi Jawa Barat sangat serius untuk pemekaran kabupaten kota tetapi bukan berarti melepaskan. Misalnya Pangandaran ke Cilacap, Jateng, atau Cirebon jadi provinsi sendiri. Tidak demikian. Saya sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, tetap mendukung pemekaran kabupaten kota se Jawa Barat" pungkasnya. (*)
bas
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).