Refleksi Akhir Tahun 2024, Peduli Lingkungan Jabar
- 14 Desember 2024 | 14:10:00 WIB
BENCANA alam yang terjadi akhir-akhir ini mendapatkan perhatian dari Pelija Foundation.
BENCANA alam yang terjadi akhir-akhir ini mendapatkan perhatian dari Pelija Foundation.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
SETIAP tanggal 10 Desember. termasuk Indonesia, merayakan Hari Hak Asasi Manusia. Penetapan ini dinyatakan oleh IHEU sebagai hari resmi perayaan kaum humanisme.
JuaraNews, Tasikmalaya - Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat menyebut, tujuan dari rencana pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan tidak lain untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun,menurut Sadar terwujudnya pemekaran wilayah masih terkendala moratorium yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.
"Inshallah apa yang menjadi aspirasi masyarakat Tasikmalaya Selatan, kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur akan memperkuat dan mengantarkan keinginan masyarakat ini terlepas moratorium dari pemerintah pusat," katanya saat melakukan peninjauan calon ibu kota baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Karangnunggal, (Rabu, 23/2/22).
Untuk itu, dalam upaya mempersiapkan pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) tersebut, harus dilakukan pembenahan secara maksimal.
Baik dari sisi administrasi maupun dari sisi persyaratan yang lainnya. Pasalnya, masyarakat harus diarahkan untuk terus mempercepat proses persyaratan secara matang.
Sadar menambahkan, semua Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat sudah sepaham dan sepakat terkait upaya pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan itu.
"Tinggal bagaimana menselaraskan persepsi bersama masyarakat disana, kemarin kami telah diskusi dengan para pakar kalo masih ada kurang kurang nya silakan di lengkapi, agar nanti pada waktunya syarat-syarat nya sudah terpenuhi,"ucapnya.
Sadar Muslihat berharap, masyarakat yang berada di daerah persiapan agar mendukung penuh dan mensosialisasikan kembali rencana pemekaran wilayahnya.
"Sehingga saat kebijakan moratorium ini sudah di hapuskan oleh pemerintah pusat daerah persiapan ini juga sudah siap dengan perayaratan-persyaratan nya," pungkasnya. (*)
bas
0 KomentarKEMENANGAN Golkar di Jabar dan kenaikan jumlah anggota DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI secara signifikan, adalah buah kerja keras Selengkapnya..
YOD Mintaraga meminta perbaikan Infrastruktur khususnya jalan provinsi di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur yang rusak akibat bencana beberapa waktu Selengkapnya..
BAGI organisasi, terlebih lagi partai politik, menyiapkan kader adalah sebuah keniscayaan sesuatu yang teramat penting demi keberlangsungan dan Selengkapnya..
AKSI demo datang dari organisasi LSM Koalisi DPP APBD dan LSM DPC GBR menuntut para koruptor di TPA Burangkeng segera ditangkap dan dipenjara, Rabu Selengkapnya..
KETUA Fraksi Golkar DPRD Jabar Yod Mintaraga berharap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat diterima para Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.