JuaraNews, Bandung – DPRD Kota Bandung menganggarkan pembelian 47 telepon selular (ponsel) atau smartphone mewah baru senilai Rp1.085.648.300 di tahun anggaran 2022 ini.

Di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP), paket dengan nama Pengadaan Smartphone ini memiliki kode 31161257. Dengan pagu anggaran sebesar Rp1,085 miliar untuk 47 ponsel tersebut, berarti harga 1 unitnya mencapai Rp23.085.106.

"Metode pemilihan: e-furchasing. Pemanfaatan barang/jasa mulai Februari 2022, akhir Maret 2022," demikian isi paket pengadaan smartphone baru DPRD Kota Bandung dalam laman https://sirup.lkpp.go.id/.

Spesifikasi smartphone baru itu pun cukup mentereng. Seperti layar berdimensi 164,8 x 77,2 x 8,1 mm (6,49x3,04 x0,32 inchi), single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) atau Hybrid Dual SIM (Nano- SIM, dual stand-by). Fitur smartphone itu juga harus didukung teknologi layar dynamic amoled 2X, 120Hz, HDR10+. Kemudian chipset Exynos 990 (7 nm+) - Global, serta kamera 108 MP, f/1,8, 26mm (wide), 1/1,33", 0,8µm, PDAF, Las. Smartphone dengan fitur dan spesifikasi mentereng tersebut, diperkirakan harganya mencapai Rp20 jutaan.

Dengan masih tercantumnya paket pengadaan smartphone tersebut di laman SIRUP LKPP, artinya mata anggaran sebesar Rp1,085 miliar tersebut tak akan digeser atau di-refokusing kendati saat ini Indonesia, termasuk Kota Bandung masih dilanda pandemi Covid-19.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan enggan memberikan komentar soal rencana pengadaan ponsel bagi 47 anggota dari 50 wakil rakyat di Kota Bandung tersebut. Tedy meminta wartawan untuk menanyakan langsung hal tersebut ke Sekretaris DPRD Kota Bandung.

"Saya enggak bisa komentar kalau soal itu kang, langsung saja ke Pak Sekwan (Sekretaris DPRD Kota Bandung) karena ranahnya ada di beliau," kata Tedy saat dihubungi wartawan, Senin (21/2/2022).

Sekretaris DPRD Kota Bandung M Salman Fauzi mengakui adanya rencana pembelian ponsel dengan harga per unit sekitar Rp23 juta tersebut. Menurutnya, pengadaan ponsel itu diperuntukkan bagi anggota Dewan.

"Iya, emang untuk anggota DPRD, HP-nya," kata Salman saat dikonfirmasi wartawan, Senin (21/2/2022).

Namun Salman juga enggan membeberkan secara rinci spal rencana pengadaan ponsel mewah tersebut. Dia mempersilakan wartawan menanyakan langsung kepa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bandung.

"Langsung ke bagian PPK-nya aja ya kang, saya takut salah ngomong apalagi soal anggaran begini. Langsung aja ke Bagian Umum karena mereka KPA (Kuasa Pemegang Anggaran)-nya," ucap Salman.

Adanya rencana pengadaan smartphone baru tersebut, juha diakui anggota DPRD Kota Bandung Drs Riana. Dia mengatakan smartphone tersebut, rencanya merupakan inventaris Sekretariat DPRD Kota Bandung.

"Jadi sifatnya pinjam pakai, dan pengadaannya hanya bisa 1 kali dalam satu periode, tidak bisa lagi," ujar Riana kepada wartawan i Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (21/2/2022).

"Ketika ada anggota dewan yang di PAW (Penggantian Antar Waktu), maka harus menyerahkannya kepada anggota dewan yang baru, karena ini kan inventaris," imbuhnyanya.

Menurutnya, pengadaan telepon pintar tersebut untuk mendukung kegiatan para wakil rakyat dalam menjalankan tugas di masa pandemi yang sering melakukan zoom meeting.

"Kita juga masih memiliki spirit reformasi, ini adalah barang titipan atau inventaris, dan bicara angka sudah terkunci. Ketika dihitung, Rp23 jutaan untuk 3 tahun, maka operasional perbulannya Rp500 ribu, padahal ini untuk kegiatan zoom meeting yang juga membahas kepentingan masyarakat Kota Bandung," tuturnya.

Riana menjelaskan, pengadaan smartphone baru tersebut berawal dari diskusi terkait kebutuhan zoom meeting karena kondisi pandemi Covid-19. Sehingga berbagai kegiatan anggota DPRD Kota Bandung dibatasi, karena mengikuti aturan protokol kesehatan.

"Mau tidak mau ketika rapat baik banggar, paripurna, pansus harus menggunakan zoom meeting karena kondisi pandemi ini. Sedangkan satu handphone yang didalamnya sudah berisi berbagai hal, ketika sedang zoom rapat menjadi terganggu," jelas Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Disinggung soal pengadaan barang mewah tersebut di tengah kondisi pandemi Covid-19, Riana berkilah, hal ini juga merupakan bagian dari upaya untuk kepentingan masyarakat dan membantu kinerja Dewan dalam membuat sebuah kebijakan.

Menurutnya, penganggaran smartphone tesebut tidak memengaruhi alokasi lainnya. Dia mencontohkan, Dewan sudah menganggarkan miliaran rupiah untuk membantu para warga atau korban yang terdampak penggusuran program Citarum Harum.

"Kita sudah menganggarkan miliaran rupiah untuk membantu warga yang terdampak penggusuran, termasuk untuk mempersiapkan tempat di Rusunawa Rancacili," ucapnya.

Sense of Crisis di Tengah Pandemi Covid-19

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik yang juga Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Cecep Darmawan meminta DPRD Kota Bandung mempertimbangkan kembali rencana  pembelian ponsel senilai Rp1,085 miliar tersebut.

Ceceo menilai, pembelian smartphone terebut bukan urusan yang mendesak untuk dilakukan di saaat pandemi Covid-19 ini.

"Untuk apa handphone tersebut dan apakah itu kebutuhan mendesak bagi anggota Dewan? Menurut saya, semua anggota Dewan pasti sudah memiliki handphone," ujar Cecep saat dihubungi wartawan, Senin (21/2/2022).

Selain itu, sambung Cecep, yang perlu dipertanyakan apakah rencana pengadaan smartphone tersebut merupakan usulan semua anggota Dewan. "Jangan-jangan  belum semua anggota Dewan mengetahui rencana pembelian ini," tandasnya.

Cecep mengungkapkan, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, rencana pembelian smartphone mewah tersebut sangat sensitif di masyarakat. Dia menilai, seharusnya anggota Dewan memiliki sense of crisis di tengah pandemi seperti saat ini. Menurutnya, sebaiknya anggaran pembelian handphone tersebut  dialihkan yang lebih bermanfaat dan menyentuh masyarakat saat ini.

“Lebih baik dana dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau bidang pendidikan,” tandas Cecep.

"Banyak kepentingan yang lebih mendesak dan urgensi daripada pembelian handphone," pungkasnya. (*)

jn