Seperti Sedang Perang, Kita Bertempur Melawan Pasukan Virus Covid-19
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
ANGGOTA Komisi II DPRD Jabar Saeful Bahri siap mengawal kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
BENCANA gempa yang diakibatkan oleh terjadinya pergeseran lempengan (Megatrusht) harus menjadi perhatian dan disikapi dengan kesiapsiagaan.
JuaraNews, Bandung – Pemprov Jabar meraih 2 penghargaan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 2021.
Pertama, Pemprov Jabar menjadi Pemerintah Provinsi Tipe A Peringkat II atas Pencapaian dalam Perencanaan Kebutuhan Pengaduan Kepangkatan dan Pensiun. Kedua, Pemprov Jabar menjadi Pemerintah Provinsi Tipe A Peringkat II atas Pencapaian dalam Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Pemanfaatan CAT.
Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja dalam acara Evaluasi Layanan Kepegawaian di Prime Park Hotel, Kota Bandung, Kamis (18/11/2021).
Selain menerima penghargaan tersebut, Setiawan pun memaparkan transformasi layanan kepegawaian Provinsi Jabar dalam mewujudkan Jabar Juara. Menurutnya, inovasi menjadi faktor penting dalam menghadapi industri 4.0. Maka, ia mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berinovasi dalam menjalankan tugasnya.
"Kita ini cukup kompetitif, tapi tidak cukup inovatif. Oleh karena itu, konteks yang hari ini kita bicarakan, mari kita berinovasi," kata Setiawan. "Karena layanan-layanan kepegawaian harus berinovasi," tambahnya.
Setiawan menuturkan, Pemprov Jabar intens menerapkan Sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi. Penerapan Sistem Merit bertujuan memastikan jabatan di birokrasi pemerintahan diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi.
Menurut Setiawan, ada delapan aspek dalam penerapan Sistem Merit yakni perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.
“Kedelapan aspek inilah yang kita pecah-pecah menjadi sebuah sumber informasi (bagi ASN),” tuturnya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga sudah meluncurkan Jabar SMART Birokrasi untuk menunjang kinerja ASN di lingkungan Pemprov Jabar. Ada 7 aplikasi layanan kepegawaian yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Aparatur Pemerintah Provinsi Jabar (SIAp Jabar).
Tujuh Aplikasi Layanan Kepegawaian Online dalam Jabar Smart Birokrasi, yakni (1) e-Cuti untuk pengelolaan cuti PNS, (2) e-Fungsional untuk pengajuan kompetensi dan pengangkatan Jabatan Fungsional, (3) e-Kartu untuk fasilitasi penerbitan Kartu Istri, Kartu Suami, Kartu Pegawai dan Kartu Taspen.
Kemudian, (4) e-KGB untuk proses kenaikan gaji berkala, (5) e-Mutasi untuk manajemen dan pengajuan perpindahan PNS antarperangkat daerah, (6) e-Pangkat untuk pengelolaan kenaikan pangkat PNS dari pengusulan sampai cetak SK, dan (7) e-Pensiun untuk pengajuan pensiun dari pengusulan sampai cetak SK Pensiun. (*)
jn
0 KomentarPEMPROV Jabar mendapatkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 Selengkapnya..
IMPLEMENTASI Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Sekretariat DPRD Jabar hingga pengelolaan website DPRD Jabar menjadi contoh Selengkapnya..
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar menerima penghargaan kategori Inovasi Penanganan Kejahatan Siber Selengkapnya..
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen Selengkapnya..
SEKRETARIAT DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Banten.