Editorial


    Hot News


    Opini


    • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
      Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

      TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

      Pemprov Jabar Raih 2 Penghargaan BKN Award 2021

      • Kamis, 18 November 2021 | 20:55:00 WIB
      • 0 Komentar


      Pemprov Jabar Raih 2 Penghargaan BKN Award 2021
      Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja saat menerima penghargaan sekaligus menjadi pembicara dalam Evaluasi Layanan Kepegawaian di Prime Park Hotel, Kota Bandung, Kamis (18/11/2021). (humas pemprov jabar)

      JuaraNews, Bandung – Pemprov Jabar meraih 2 penghargaan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 2021.

       

      Pertama, Pemprov Jabar menjadi Pemerintah Provinsi Tipe A Peringkat II atas Pencapaian dalam Perencanaan Kebutuhan Pengaduan Kepangkatan dan Pensiun. Kedua, Pemprov Jabar menjadi Pemerintah Provinsi Tipe A Peringkat II atas Pencapaian dalam Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Pemanfaatan CAT.

       

      Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja dalam acara Evaluasi Layanan Kepegawaian di Prime Park Hotel, Kota Bandung, Kamis (18/11/2021).

       

      Selain menerima penghargaan tersebut, Setiawan pun memaparkan transformasi layanan kepegawaian Provinsi Jabar dalam mewujudkan Jabar Juara. Menurutnya, inovasi menjadi faktor penting dalam menghadapi industri 4.0. Maka, ia mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berinovasi dalam menjalankan tugasnya.

       

      "Kita ini cukup kompetitif, tapi tidak cukup inovatif. Oleh karena itu, konteks yang hari ini kita bicarakan, mari kita berinovasi," kata Setiawan. "Karena layanan-layanan kepegawaian harus berinovasi," tambahnya.

       

      Setiawan menuturkan, Pemprov Jabar intens menerapkan Sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi. Penerapan Sistem Merit bertujuan memastikan jabatan di birokrasi pemerintahan diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. 

       

      Menurut Setiawan, ada delapan aspek dalam penerapan Sistem Merit yakni perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.

       

      “Kedelapan aspek inilah yang kita pecah-pecah menjadi sebuah sumber informasi (bagi ASN),” tuturnya.

       

      Selain itu, Pemprov Jabar juga sudah meluncurkan Jabar SMART Birokrasi untuk menunjang kinerja ASN di lingkungan Pemprov Jabar. Ada 7 aplikasi layanan kepegawaian yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Aparatur Pemerintah Provinsi Jabar (SIAp Jabar).

       

      Tujuh Aplikasi Layanan Kepegawaian Online dalam Jabar Smart Birokrasi, yakni (1) e-Cuti untuk pengelolaan cuti PNS, (2) e-Fungsional untuk pengajuan kompetensi dan pengangkatan Jabatan Fungsional, (3) e-Kartu untuk fasilitasi penerbitan Kartu Istri, Kartu Suami, Kartu Pegawai dan Kartu Taspen.

       

      Kemudian, (4) e-KGB untuk proses kenaikan gaji berkala, (5) e-Mutasi untuk manajemen dan pengajuan perpindahan PNS antarperangkat daerah, (6) e-Pangkat untuk pengelolaan kenaikan pangkat PNS dari pengusulan sampai cetak SK, dan (7) e-Pensiun untuk pengajuan pensiun dari pengusulan sampai cetak SK Pensiun. (*)

      jn

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      Pemprov Jabar Raih 2 Penghargaan BKN Award 2021
      Gubernur Jabar Terima Anugerah Paramakarya
      Pemprov Jabar Masuk TOP 3 Pembina Terbaik Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat
      Dukung Kinerja ASN, BKD Jabar Luncurkan Jabar SMART Birokrasi
      Pemprov Jabar Raih 3 Gelar Anugerah Media Humas 2021
      Berita Terdahulu

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      PARLEMENTARIA